visitaaponce.com

ERA revolusi industri 4.0 yang terus berkembang sukses dimanfaatkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk  melahirkan inovasi dalam membenahi sistem manajemen pendidikan nasional melalui gerakan Merdeka Belajar.

Kebijakan Merdeka Belajar yang secara resmi diluncurkan Mendikbud­ristek, Nadiem Makarim pada akhir 2019 silam, secara konsisten digelorakan Kemendikbudristek dalam upaya merangkul semua ekosistem pendidikan untuk mendukung visi Presiden dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Jalan itu ditempuh demi menghantarkan Indonesia melompat sebagai negara maju ke masa depan.

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim sebagai penggagas Merdeka Belajar, berusaha memberi ‘ruang merdeka’ dan melibatkan semua elemen pemangku pendidikan dan kebudayaan mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat guna menarik semua potensi bangsa untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Baca juga: Merdeka Belajar Episode Ke-26 Dirilis, Nadiem: Standar Pendidikan Tinggi Kini Lebih Sederhana

“Merdeka Belajar artinya unit pendidikan, yaitu sekolah, guru, dan siswa punya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, itu yang akan terus kita dorong,” ujar Nadiem.

Proses pembelajaran yang memerdekakan, kreatif, inovatif, dan eksploratif dalam Merdeka Belajar ini sejalan dengan gagasan besar dari Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan pelopor pendidikan di Indonesia, bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan pada asas kemanusiaan yang merdeka.

Sejak diluncurkan, Kemendikbudristek telah menelurkan 26 program terobosan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Terobosan itu hingga kini telah menyentuh semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, dan juga berpengaruh bagi bidang kebuda­yaan serta bahasa.

Kemendikbudristek secara perdana memulai gerakan Merdeka Belajar dengan mentransformasi sistem cara belajar dan mengajar serta pengelolaan administrasi di institusi pendidikan melalui ujian berbasis mata pelajaran dengan Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN), penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran dan menyesuaikan kuota jalur prestasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi.

Hingga 8 Agustus 2023, sebanyak 285.663 satuan pendidikan telah melaksanakan Asesmen Nasional sebagai sistem evaluasi pendidikan mutakhir yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter peserta didik, serta kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif, aman, dan nyaman.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Perkuat Implementasi Kampus Merdeka Mandiri

“Asesmen Nasional yang dilakukan kementerian menjadi hal yang bagus dan memudahkan semua orang untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik,” ujar Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam suatu kesempatan.

Terobosan itu berlanjut pada aspek peningkatan pendidikan di tingkat perguruan tinggi dengan meluncurkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lintas jurusan dan universitas.

Salah satu aspek yang sangat perlu di­apresiasi dari program MBKM adalah spirit interdisiplinaritas yang menyertainya. Melalui program ini, mahasiswa memiliki hak untuk dapat mengambil mata kuliah dari kampus dan jurusan lain.

Tercatat 310.000 mahasiswa telah mengikuti program studi di luar kampus asal. Selain itu, Kemendikbudristek juga mendorong program MBKM yang diselenggarakan secara mandiri oleh  kampus. Saat ini, program MBKM mandiri telah diikuti oleh 450.000 mahasiswa.

Merdeka Belajar juga memberikan kemudahan bagi Perguruan Tinggi dalam pembukaan program studi baru, menyederhanakan akreditasi perguruan tinggi, dan mengubah sistem menjadi PTN BH. Hal itu berdampak pada lahirnya 2.100 program studi yang melibatkan 300 perguruan tinggi, 7.300 dosen dan 39.000 mahasiswa.

Pada tingkat sekolah, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini menuai pro dan kontra dalam dunia pendidikan, turut menjadi perhatian dalam Merdeka Belajar. Secara perlahan, Kemendikbudristek membenahi sistem penyaluran BOS secara merata ke ber­bagai sekolah.

“Kebijakan Kemendikbudristek ini sudah cukup baik dan sangat meringankan sekolah dalam memanfaatkan dana BOS sesuai dengan kebutuhan dan kami bersyukur diberikan kemerdekaan kepada sekolah untuk pemanfaatannya,” ujar Anwar Papilia, Kepala Sekolah SMA 56 Maluku Tengah.

Pemberian BOS juga menyasar pada 217 ribu lembaga PAUD melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Sistem berbasis digital tersebut menciptakan semangat akuntabilitas dan transparansi serta berkesinambungan sehingga sistem pengelolaan administratif dan keuangan pada satuan pendidikan jauh lebih efisien dan efektif.

Buka peluang 

Menteri Nadiem memahami bahwa kesenjangan pendidikan bagi tamatan SMA  yang ingin melanjutkan kuliah masih sangat tinggi akibat kurangnya biaya pendidikan. Hal itu menjadi dasar diterapkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka yang saat ini telah menjangkau 780.014 mahasiswa miskin dan rentan miskin.

Seorang mahasiswi penerima KIP Kuliah, Jihan Dermawan mengungkapkan bahwa program KIP Kuliah membuka kesempatan baginya yang berasal dari keluarga ekonomi terbatas percaya diri untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita yang lebih tinggi.

“Dalam proses perkuliahan, saya pun tidak pernah dibeda-bedakan. Saya selalu mendapatkan fasilitas yang sama dengan para mahasiswa lainnya. Hal tersebut memotivasi saya untuk kuliah dengan sungguh-sungguh, terus berprestasi, memperluas relasi, dan mencoba berbagai peluang untuk pengembangan diri,” ujar Jihan.

Selain itu, sejak 2019 untuk menekan jumlah angka putus sekolah, Kemendikbudristek juga memberikan bantuan pendidikan kepada 17,9 juta siswa miskin dan rentan miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Isu kesenjangan pendidikan akibat kurangnya biaya telah lama menjadi perhatian Kemendikbudristek sejak 2013. Hal itu tercermin dalam Program ADEM dan ADIK yang membantu peserta didik dan mahasiswa dari wilayah Papua, Daerah Khusus, anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau repatriasi, serta mahasiswa disabilitas.

Baca juga: Capaian Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Hingga tahun 2023, Kemendikbudristek mencatat program ADEM telah menjangkau 9.760 peserta didik. Sementara sebanyak 7.776 mahasiswa aktif telah mendapat bantuan program ADIK.

Tak hanya berfokus pada pembenahan mekanisme administrasi pendidikan, Merdeka Belajar melihat bahwa program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan dalam rangka mewujudkan SDM unggul Indonesia merupakan hal yang sangat penting.

Hingga saat ini, 56.457 guru telah lulus Pendidikan Guru Penggerak (PGP) dan 4.595 Guru Penggerak telah diangkat menjadi kepala sekolah. Salah satunya adalah Muhammad Takdir selaku Guru SMAN 6 Wajo, Sulawesi Selatan.

“Kami ada 46 guru yang dibentuk Kemendikbudristek menjadi Guru Penggerak di Kabupaten Wajo. Antusiasme ini muncul karena kami merasa sebagai guru kami perlu belajar. Kami memahami bahwa murid yang dihadapi sekarang berbeda. Oleh karena itu, kami guru di Wajo antusias mengikuti program Guru Penggerak,” ujar Muhammad Takdir.

PGP yang program intensif pelatihan guru selama enam bulan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan pedagogi guru ini juga telah melahirkan 14.000 satuan pendidikan sebagai Sekolah Penggerak di 508 kabupaten/kota.

Pelaksanaan kebijakan tersebut mendukung peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik melalui manajemen berbasis data, peningkatan kualitas kepala sekolah dan pengawas serta digitalisasi sekolah.

Beberapa penentu keberhasilan pendidikan adalah hadirnya tenaga pengajar yang berkualitas dan akselerasi mutu pembelajaran. Merespons hal itu, Merdeka Belajar meluncurkan program Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Meng­ajar bagi pendidik serta Program Kampus Meng­ajar yang melibatkan mahasiswa.

Antusiasme terhadap Platform Merdeka Mengajar terlihat dari data bahwa ada sekitar 2,6 juta guru yang mengaksesnya dan sebanyak 306 ribu konten sudah di­unggah, disebarkan, dan dimanfaatkan. Guru SD Negeri Jarit 01, Lumajang menjadi salah satu tenaga pendidik yang memanfaatkan platform tersebut.

“Di aplikasi platform Merdeka Mengajar sudah lengkap. Ada buku siswanya, ada buku gurunya. Jadi kita tidak perlu unduh kemana-mana. Semuanya itu sudah diberikan oleh Kemendikbudristek melalui platform tersebut, kita tinggal manfaatkan saja,” ujar Vivi Wahyuni.

Khusus untuk sekolah vokasi jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kemendikbudristek lebih menekankan pada keterampilan siswa melalui kerja sama dunia usaha dan dunia industri serta menghadirkan guru tamu yang profesional. Sehingga, salah satu orientasi vokasi dalam Merdeka Belajar adalah menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha.

Hadirnya SDM yang berpendidikan tak cukup untuk membangun bangsa beradab, karenanya kehadiran entitas kebudayaan menjadi penting untuk membingkai karakter dan moralitas generasi masa depan. Kesadaran akan kebudayaan itu hadir dalam gerakan Merdeka Belajar yang terimplementasi pada beberapa program.

Disadari keragaman budaya Indonesia menjadikan negara ini sangat besar dengan berbagai bentuk kearifan dan karya budaya. Menjadikan kebudayaan sebagai langkah berpijak dalam pembangunan adalah sebuah kepatutan.

Adanya UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar hukum untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Kemendikbud­ ristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan terus berupaya untuk membangun ekosistem kebudayaan Indonesia sebagai dasar hidup dan pembangunan bangsa.

Menempatkan budaya sebagai landasan pembangunan berarti setiap lini pembangunan Indonesia harus arif terhadap budaya itu sendiri. Kebudayaan sejatinya mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia. Gerakan Merdeka Berbudaya merupakan program unggulan Kemendikbudristek dalam menata SDM yang berkompeten, berbudaya, dan berkarakter unggul.

Menciptakan Lingkungan Pendidikan yang Nyaman

Dalam perkembangannya, Merdeka Belajar selalu tanggap dalam merespons isu-isu penting yang terjadi di lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah isu kekerasan dan bullying. Sebuah program Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual menjadi salah satu komitmen Kemendikbudristek dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual dan moral.

Lewat Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Kemendikbudristek mampu mendorong seluruh Perguruan Tinggi Negeri membentuk Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai komitmen menciptakan kampus yang aman dan merdeka dari kekerasan seksual.

Plt Dirjen Dikti Ristek  Nizam terus mendorong perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan nyaman guna mewujudkan masyarakat kampus yang kreatif, inovatif, dan maju. Dengan adanya lingkungan kampus yang sehat, mahasiswa bisa menunjukkan potensinya secara optimal.

Selanjutnya, agar dapat menampilkan potensi terbaik mahasiswa, setiap perguruan tinggi baik PTN mauu PTS diwajibkan untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, intoleransi, dan narkoba.

Keseriusan Kemendikbudristek dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus juga dengan cara menggandeng Kementerian Informatika dan Telekomunikasi untuk mengkampanyekan Permendikbudristek dengan cara inovatif melalui berbagai pelatihan seperti Video Content Creator (VCC).

Pelatihan VCC ini dilakukan untuk mengenal lebih dalam tugas Satgas PPKS PTN/PTS dan komponen mahasiswa dalam upaya mensukseskan implementasi Permendikbud. Selain itu, pelatihan ini juga dilakukan untuk memberikan pengetahuan awal tentang kekerasan seksual, pendidikan kritis, serta melatih mahasiswa untuk membuat konten video yang menarik dan kreatif untuk mensosialisasikan PPKS.

Keseriusan Kemendikbudristek dalam menjawab isu terkait minat baca dan tingkat literasi anak Indonesia yang tergolong rendah, menjadi salah satu terobosan Mendikbud lewat buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Penyediaan 15.066.794 eksemplar (560 judul) buku bacaan ke 5.963 PAUD dan 14.595 SD telah tersebar di 81 kabupaten daerah 3T dan daerah dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi rendah.

Dengan intervensi pengadaan dan pembagian buku bacaan tersebut diharapkan akan memudahkan akses bagi siswa untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan yang sesuai. Tidak itu saja pendampingan untuk memanfaatkan buku bacaan juga diberikan kepada sekolah dan guru.

Pada akhirnya dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan ke­siapan sekolah, Gerakan Merdeka Belajar terus mendialektikkan, menghidupkan dan meneguhkan pendidikan melalui bahan bacaan pemikiran yang dapat digunakan sebagai referensi. (S-4)