Mike Johnson Selamatkan AS Dari Penutupan Pemerintahan

PARLEMEN Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Mike Johnson menyetujui rancangan belanja baru untuk mencegah penutupan pemerintahan. Johnson mengandalkan suara dari Partai Demokrat karena sayap kanan dari kaukusnya tidak setuju.

Rancangan belanja sementara AS hingga awal 2024 ini disahkan berkat dukungan 336 berbanding 95. Suara itu berasal dari sebuah koalisi yang terdiri dari hampir semua perwakilan Partai Demokrat dan sebagian besar anggota Partai Republik.

Sebanyak 93 anggota Partai Republik dan dua anggota Partai Demokrat menentang tindakan tersebut.

Pemungutan suara tersebut dilakukan ketika lembaga-lembaga federal mulai mempersiapkan kemungkinan penutupan yang akan menghentikan gaji jutaan pekerja federal, termasuk anggota militer, beberapa hari sebelum liburan Thanksgiving.

Bakal regulasi tersebut selanjutnya akan diajukan ke Senat. Pemimpinnya Chuck Schumer mengatakan bahwa dewannya akan melakukan pemungutan suara mengenai tindakan tersebut sesegera mungkin.

Pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell juga mendukung rancangan tersebut. Lewat rancangan ini maka DPR dan Senat AS memiliki tenggat waktu untuk menuntaskan kesepakatannya pembentukan undang-undang alokasi belanja tahunan.

Menjelang pemungutan suara, petinggi Partai Demokrat di DPR mendorong kaukus mereka untuk mendukung rencana Partai Republik itu. Alasannya hal itu konsisten dengan janji mereka untuk selalu menempatkan orang di atas politik dan berusaha menemukan titik temu dengan

Pernyataan Partai Republik

“Sekali lagi, Demokrat telah menyelamatkan negara dari kekacauan Partai Republik,” kata anggota Kongres Rosa DeLauro, seorang Demokrat Connecticut dan anggota Komite Alokasi DPR.

Dalam sebuah pernyataan setelah memberikan suaranya untuk tindakan sementara tersebut, DeLauro meminta para pemimpin komite alokasi di kedua kamar untuk segera memulai proses konferensi dengan niat baik.

Dengan menempuh jalur yang membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat, Johnson untuk saat ini menghindari pertikaian sengit mengenai pengeluaran pemerintah yang menyebabkan Partai Republik garis keras menggulingkan pendahulunya, mantan ketua DPR Kevin McCarthy.

Johnson, yang menggambarkan dirinya sebagai konservatif dan merupakan pilihan ketiga Partai Republik untuk menggantikan McCarthy, berpendapat bahwa inovasinya menempatkan kaum konservatif dalam posisi terbaik untuk memperjuangkan pemotongan belanja besar-besaran tahun depan tanpa adanya ancaman penutupan pemerintahan.

Berdasarkan rencana Johnson, pendanaan untuk lembaga-lembaga federal akan diperluas dalam dua bagian, dengan beberapa lembaga dijadwalkan berfungsi hingga 19 Januari dan lainnya hingga 2 Februari.

Sementara anggota parlemen menyusun rancangan undang-undang pengeluaran jangka panjang. Meskipun resolusi tersebut diubah namanya menjadi resolusi berjenjang, rencana tersebut untuk sementara akan mempertahankan pengeluaran pada tingkat yang ditetapkan pada akhir tahun lalu.

Partai Demokrat menguasai dewan tersebut, dan tidak ada pemotongan besar yang diinginkan oleh kaum konservatif. Selama perdebatan mengenai resolusi tersebut, beberapa anggota DPR dari Partai Republik mendorong rekan-rekan mereka untuk mendukung kelanjutan resolusi tersebut, dan memberikan lebih banyak waktu kepada anggota parlemen untuk menyelesaikan pekerjaan mereka pada rancangan undang-undang belanja tahunan.

“Penutupan pemerintahan tepat sebelum hari libur tidak ada gunanya bagi negara kita,” kata anggota Kongres Hal Rogers, seorang anggota Partai Republik dari Kentucky dan dekan DPR.

Beberapa kelompok konservatif yang memberontak terhadap tindakan sementara yang dipimpin Partai Republik, yang memicu penggulingan McCarthy, sekali lagi tidak menyetujui rencana tersebut karena tidak mencakup pemotongan belanja atau perubahan kebijakan.

“Ini tidak berisi pengurangan belanja, tidak ada keamanan perbatasan dan tidak ada satu pun kemenangan yang berarti bagi rakyat Amerika,” ungkap pernyataan House Freedom Caucus, sebuah koalisi sayap kanan konservatif.

Partai Republik harus berhenti melakukan negosiasi yang merugikan diri sendiri. Meskipun mereka keberatan, kelompok tersebut mengisyaratkan bahwa para anggotanya tidak mungkin mendorong pemecatan Johnson karena bekerja sama dengan Partai Demokrat untuk meloloskan undang-undang belanja negara, seperti yang mereka lakukan terhadap McCarthy.

“Meskipun kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Ketua Johnson, kami memerlukan perubahan yang berani,” tambah pernyataan itu.

Johnson bersikukuh bahwa ia memiliki tujuan kebijakan konservatif yang sama dengan mereka, namun ia mengatakan tidak ada cukup kesepakatan di antara anggota DPR dari Partai Republik, yang mayoritasnya sangat sedikit, untuk memajukan rencana yang membuat pemotongan belanja lebih besar.

“Kami tidak akan menyerah. Kami bertarung, namun Anda harus bijaksana dalam memilih pertarungan. Anda harus bertarung dalam pertarungan yang bisa Anda menangkan," ungkap Johnson.

Hanya tiga minggu setelah Partai Republik akhirnya memilih ketua baru setelah berminggu-minggu kekacauan dan disfungsi yang menghentikan bisnis di DPR, terdapat sedikit keinginan untuk mengambil risiko penutupan pemerintahan federal atau pertarungan kursi ketua lainnya.

Ketika ditanya apakah dia khawatir bahwa mengajukan proposal ini akan berarti akhir dari masa jabatannya sebagai pembicara, Johnson mengatakan dia tidak khawatir.

“Ini adalah situasi yang sangat berbeda. Kami membawa ini ke tahun baru untuk menyelesaikan prosesnya,” tambahnya.

Sebelum pemungutan suara, DPR menolak serangkaian amandemen yang ditawarkan oleh kelompok konservatif yang akan memotong pendanaan, antara lain inisiasi federal lainnya, Dana Minoritas HIV/Aids.

Para petinggi Partai Demokrat tidak senang dengan apa yang disebut Schumer sebagai pendekatan “tangga yang konyol”, namun melihatnya sebagai satu-satunya jalan untuk mencegah penutupan dalam jendela penutupan cepat sebelum tenggat waktu tengah malam pada hari Jumat.

Saat meninggalkan pertemuan kaukus mereka pada Selasa pagi, Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR, mengatakan Partai Demokrat masih mengevaluasi proposal tersebut namun tampaknya terbuka untuk memberikan suara untuk itu. Proposal tersebut tidak memuat ketentuan kebijakan partisan politik yang beracun yang menurut Jeffries tidak akan bisa dimulai.

“Anggota DPR dari Partai Demokrat telah berulang kali mengartikulasikan bahwa resolusi apa pun yang berkelanjutan harus ditetapkan pada tingkat pengeluaran tahun fiskal 2023, tanpa pemotongan yang merugikan dan bebas dari kebijakan ekstrem sayap kanan,” kata para pemimpin Demokrat dalam sebuah pernyataan menjelang pemungutan suara.

Resolusi yang berkelanjutan di DPR hari ini memenuhi kriteria tersebut dan Partai Demokrat akan mendukungnya. Mereka juga meminta Kongres untuk mendorong tambahan dana keamanan nasional dan kebijakan dalam negeri yang diminta oleh Presiden Joe Biden.

Permintaan Gedung Putih untuk memberikan bantuan pada masa perang kepada Ukraina dan Israel bukan bagian dari resolusi lanjutan. Gedung Putih awalnya mengkritik rencana tersebut ketika diumumkan pada akhir pekan.

Schumer mengatakan dia telah berkonsultasi dengan Gedung Putih dan yakin presiden memiliki pandangan yang sama bahwa jika rencana Johnson dapat menghindari penutupan pemerintahan, maka hal itu akan menjadi hal yang baik.

“Ini harus bipartisan dan saat ini juga. Sepertinya itulah jalan yang kita lalui,” pungkasnya. (The Guardian/Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum

visitaaponce.com