visitaaponce.com

TAHUN ajaran 2022 jumlah calon peserta didik baru yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di 33 SMP Negeri dan 19 SMA/SMK Negeri di Kota Depok Jawa Barat mendadak melonjak.

Untuk itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Depok Sutarno meminta agar pihak sekolah lebih teliti dalam melihat keabsahan dan kebenaran SKTM yang ditunjukkan oleh siswa atau orang tua siswa.

“Kalau ada yang menggunakan SKTM palsu, maka akan langsung dikeluarkan,” ujar Sutarno Rabu (20/7).

Dia mengatakan, kalau sekolah hanya mensyaratkan minimal 20 persen menerima siswa miskin dengan menunjukkan SKTM atau KIP. Jika ternyata banyak atau melebihi 20 persen tidak menjadi soal. Bahkan bisa saja nanti ada yang 50 persen atau lebih. Asalkan siswa tersebut bisa menunjukkan keabsahan SKTM/KIP asli atau tidak, apakah nilainya tinggi atau tidak.

Untuk calon siswa yang memakai SKTM harus diverifikasi. “ Jelasnya. Siswa yang pakai SKTM akan diverifikasi ketat keabsahannya agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

" Kami (Disdik) terus meng update data-data calon siswa. Kami tak ingin ada terjadi kesalahan prosedur dalam penerimaan para peserta didik baru (PPDB) 2022," terangnya.

Sutarno mengingatkan agar orang tua siswa jangan coba-coba untuk menyalahgunakan SKTM, hanya karena kepengin anaknya masuk di sekolah yang dituju. Yaitu sekolah pemerintah.

Disampaikan, Disdik Kota Depok mengakomodasi sekitar calin siswa dari keluarga miskin pada (PPDB) online untuk bersekolah di 33 SMPN.

Sebelumnya, diinformasikan banyak siswa tak tertampung. Setelah disisir para calon siswa itu kalah bersaing karena nilainya rendah. "Kami telah melakukan penyisiran sejak kemarin," ucap Sutarno,

Menurut Sutarno, mereka yang diakomodasi bersekolah di sekolah yang dibiayai pemerintah itu adalah yang lulus berdasarkan hasil seleksi PPDB.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan jumlah kuota siswa dalam setiap rombongan belajar sebanyak 36 orang. Jumlah kuota tersebut, ujar Sutarno tak bisa ditambah lagi. " Karena memang kapasitas rombel hanya segitu."

Menurut Sutarno pemerintah daerah telah menjamin biaya pendidikan di sekolah negeri tanpa dipungut biaya alias gratis. Ia mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasi anggaran ratusan miliar rupiah untuk biaya operasional sekolah, termasuk memberikan honor bagi guru non-pegawai negeri.

"Semua SMP Negeri gratis di Kota Depok," imbuh Sutarno.

Amril Sutejo salah satu orang tua mengapresiasi langkah Disdik Kota Depok yang melakukan penyisiran terhadap anak yang benar-benar misin dan pura-pura miskin agar anaknya diterima di sekolah negeri sebagai peserta didik.

" Semua orang berhak mendapatkan pendidikan, itu amanat Undang-Undang Dasar," ujar Amril. Ia menilai Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB memiliki keberpihakan kepada siswa miskin yang kerap memiliki keterbatasan.

"Ke depan, kami mendorong agar ada sosialisasi yang masif soal PPDB, dinas pendidikan harus melakukan persiapan yang matang, pemetaan, dan bersinergi dengan orang tua," ujar Amril.

Kemarin, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyelamatkan ratusan siswa miskin di daerah itu.

"Hanya Pak Ridwan yang bisa membantu mereka. Saya sangat mengharapkan Kang Emil sapaan Ridwan bisa segera mengatasi persoalan ini," katanya ((OL-13)