Bike To Work Gugat Heru Budi ke PTUN karena Malpraktik Kemanan Bersepeda di Jakarta
![Bike To Work Gugat Heru Budi ke PTUN karena Malpraktik Kemanan Bersepeda di Jakarta](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/83d182ee948dca5ee379770d553d3d0f.jpg)
KOMUNITAS Bike To Work (B2W) Indonesia melayangkan gugatan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Benar, sudah kami kuasakan ke kantor hukum AMAR Law Firm dan sedang memasuki proses upaya administratif," ujar Ketua B2W, Fahmi Saimima kepada awak media, Senin (15/1).
Fahmi menjelaskan, adapun gugatan kepada Heru Budi yakni terkait malpraktik tata kelola kota Jakarta, dalam usaha menjamin keamanan pesepeda. "Hal ini karena kami sudah ukur dalam rentan waktu satu tahun," jelasnya.
Baca juga : Bike To Work Cabut Status Kota Ramah Sepeda Jakarta
Ia memaparkan dalam satu tahun itu, diantaranya pada November 2022, pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda semula dianggarkan dalam RAPBD 2023 sebesar Rp38 miliar kemudian diusulkan untuk dinolkan.
"Selain itu pril 2023, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, dengan membongkar pedestrian dan jalur sepeda," jelasnya.
Baca juga : Pesepeda Tewas Setelah Terserempet Sepeda Motor di Kawasan Marunda, Jakut
Pada Mei 2023, 18 ruas jalan Ibukota diperintahkan di aspal ulang, dengan dalih menyambut KTT Asean tetapi dengan menutu jalur sepeda yang sudah ada, dan tidak dikembalikan lagi seperti semula.
Lalu pda Oktober 2023, Dishub DKI membongkar stick cone pembatas jalur sepeda di 13 ruas jalur sepeda.
"Alasanya pada membahayakan pengendara lain. Oktober 2023 Draft Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024," jelas Fahmi.
Terkahir, Pembangunan Lajur Sepeda Sebesar Rp.4.513.936.931 masuk dalam anggaran pengurangan/pengalihan, dan tidak dianggarkan kembali.
"PTUN beda dengan Class action atau Citizen law suit, jadi dari sekian banyak yang kami jadikan bukti nanti berharap ada perbaikan, dan khususnya Pemprov DKI Jakarta kembali kepada RTRW Jakarta 2040 dan penjabarannya RDTR Jakarta 2022-2026," pungkasnya. (Z-4)
Terkini Lainnya
Balada Jalur Sepeda
Anggota DPRD DKI Sebut Jalur Sepeda Banyak yang Rusak dan Gampang Meleyot
Dilaporkan ke Ombudsman Soal Jalur Sepeda, Ini Kata Heru
Tidak Becus Kelola Jalur Sepeda di Jakarta, Heru Budi Dilaporkan ke Ombudsman
3 Juni Hari Sepeda, Belanda Ajak Indonesia Gunakan Sepeda sebagai Transportasi Utama
Wagub DKI Pastikan Pembangunan Jalur Sepeda Berlanjut Tahun Ini
Elite PDIP: Andika Perkasa Jadi Cawagub Anies enggak Pas
PKB: Ridwan Kamil tidak Ada Nama di Jakarta
Kronologi Penjambretan di CFD Jakarta, Pelaku Sudah Rencanakan Niatnya di Medsos
Sempat Viral di Medsos, 2 Jambret yang Beraksi di CFD Jakarta Ditangkap Polisi
PDIP Prioritaskan Andika Perkasa Calon Gubernur DKI Jakarta
Kaesang Maju Pilgub Jakarta, NasDem: Semua Punya Hak Sama
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap