visitaaponce.com

PEMERINTAH Kabupaten Klaten menggelar Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten 2025 di Pendapa Kabupaten, Rabu (17/1).

Forum komunikasi publik tersebut, dibuka oleh Bupati Sri Mulyani. Kegiatan ini dihadiri 275 peserta dari jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder di Kabupaten Klaten.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Klaten, Pandu Wirabangsa, melaporkan maksud penyelenggaraan forum konsultasi publik tahap awal ini untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan.

Baca juga: Sub-PIN Polio di Klaten Menyasar 123.000 Anak

Adapun tujuannya untuk menghimpun aspirasi, usulan, dan masukan atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Sementara itu, Bupati Sri Mulyani dalam sambutan pembukaan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Klaten 2025 menyoroti sejumlah permasalahan yang ada di Klaten.

Baca juga: Bappedalitbang Klaten Gelar Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RPJPD

Permasalahan yang dimaksud Sri Mulyani, antara lain kondisi infrastruktur khusus ruas jalan rusak. Hal ini dampak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) jalan tol Solo-Jogja.

“Sekarang banyak jalan desa maupun jalan kabupaten yang rusak terdampak proyek jalan tol. Karena itu, tahun anggaran 2025 fokuskan untuk infrastruktur jalan yang rusak,” ujarnya.

Sedangkan jalan provinsi dan nasional yang juga terdampak pembangunan jalan tol Solo-Jogja, untuk segera dikomunikasikan stakeholder terkait agar secepatnya jalan itu ditangani.

Permasalahan lain yang juga disorot rumah tidak layak huni (RTLH) dan  jambanisasi. Untuk program rehab RTLH di Klaten, Sri Mulyani minta pos anggaran daerah 2025 dimaksimalkan.

Selaras dengan tema kegiatan, yaitu peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkarakter, penguatan UMKM juga menjadi perhatian pada tahun anggaran mendatang.

“Dengan penguatan UMKM, perekonomian masyarakat akan meningkat dan sejahtera. Maka, rest area tol yang ada di wilayah Kabupaten Klaten kita siapkan untuk UMKM,” ujarnya.

Kemiskinan dan stunting juga termasuk yang disorot. Bupati menargetkan angka kemiskinan 2025 turun menjadi 11% dari 12,33%. Pun, angka stunting turun dari 14,65% menjadi 10%.

“Target penurunan angka kemiskinan dan stunting itu tidak mudah, tapi perlu kerja keras dan upaya besar untuk mewujudkannya. Maka, tahun depan perlu kita prioritaskan,” tandasnya.

Dalam forum konsultasi publik tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, mengatakan bahwa rancangan RKPD harus berlandaskan efektivitas, ekonomis, dan efisiensi.

“Sehingga, penyusunan anggaran tidak lagi dilakukan secara sektoral. Namun, harus dengan mengusung sinergitas agar pencapaian target pembangunan daerah dapat maksimal,” imbuhnya. (JS/Z-7)