KY Terlalu Dini Bicara Sanksi Dugaan Pelanggaran 3 Hakim PN Jakpus
JURU Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting, mengemukakan bahwa terlalu dini jika bicara mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutus gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima.
“Belum sampai atau terlalu dini bicara sanksi. Karena tahap pemeriksaan saja belum sampai,” tegas Miko kepada Media Indonesia, Minggu (12/3).
Miko berpendapat bahwa KY akan berfokus dalam hal pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Baca juga: Langkah Banding KPU Dinilai Tepat
“KY tidak masuk untuk menilai benar atau salahnya suatu putusan karena itu domain upaya hukum,” ujarnya.
Miko menambahkan bahwa rencana KY memanggil hakim PN Jakpus yang memutus penundaan Pemilu 2024 masih dalam rangka pendalaman.
Baca juga: Partai Prima Dikabarkan Minta Damai, Ini Jawaban KPU
Bahkan, pemanggilan tersebut belum masuk dalam tahapan pemeriksaan. Pemanggilan itu pun dilakukan jika dibutuhkan informasi dari hakim atau pengadilan.
Pendalaman dilakukan untuk menelusuri aspek kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Miko menegaskan bahwa pemanggilan bukan terkait substansi putusan.
“Pemanggilan untuk klarifikasi kan hanya satu cara saja jika dibutuhkan. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, baru masuk dalam tahapan pemeriksaan,” tutur Miko.
“Belum dijadwalkan karena akan disesuaikan dengan kebutuhan pendalaman. Kalau informasi dari hakim atau pengadilan tidak dibutuhkan, maka tidak perlu ada pemanggilan untuk klarifikasi,” pungkasnya. (Ykb/Z-7)
Terkini Lainnya
KY Meradang, 3 Hakim MA Kasus Penundaan Pemilu Cuma Diberi Sanksi Mutasi
KPU Hormati Sanksi KY terhadap Hakim Penunda Pemilu 2024
KY Sanksi Berat Hakim Penunda Pemilu 2024, MA Diminta Legowo
2 Hakim PN Jakarta Pusat Dijatuhi Sanksi Non-Palu karena Putusan Tunda Pemilu
Soal Usulan Penundaaan Pilkada, Ketua Bawaslu : Itu di Forum Tertutup, Bukan Usulan Resmi
Ketua Bawaslu Usul Opsi Penundaan Pilkada 2024 Segera Dibahas
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MA dalam Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah
KY Benarkan Terima Laporan Dugaan Kode Etik Hakim dari KPK
KY Tindak Lanjut Laporan KPK Soal Hakim Persidangan Gazalba Saleh
KPK Sebut Ada Bau Anyir di Putusan Sela Gazalba Saleh
KPK Endus Pelanggaran Etik Hakim Putusan Sela Gazalba Saleh
Kelompok Difabel Harus Mendapat Perlakuan Khusus Jika Berhadapan dengan Hukum
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap