visitaaponce.com

Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Tepat sebab Parpol belum Berbenah

Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Tepat sebab Parpol belum Berbenah
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 itu karena dalil pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.(MI/Susanto )

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap pada sistem pemilu proporsional terbuka dinilai tepat saat ini. Sistem tersebut memiliki banyak kelemahan, namun dengan keadaan partai politik (parpol) di tanah air yang belum berbenah maka hal itu cukup relevan.

"Bagi saya, putusan ini adalah yang paling tepat jika melihat kondisi partai yang cenderung mengutamakan perolehan suara rakyat," ujar pakar hukum tata negara Dri Utari Christina Rachmawati kepada Media Indonesia, Kamis (15/6).

Menurutnya baik proporsional terbuka maupun tertutup memang ada kekurangan dan kelebihannya. Proporsional terbuka yang sudah dijalankan dalam beberapa pemilu memang membuka ruang kader internal parpol menjadi lawan bagi koleganya sendiri di parpol.

Baca juga: Fix Pemilu Tetap Sistem Proposional Terbuka, Begini Desain Surat Suaranya

Selain itu, pilihan rakyat terkadang banyak didasarkan hanya pada popularitas caleg, bukan kualitas.

"Kita bisa melihat banyaknya artis yabg terpilih dan saat ini parpol juga semakin mendorong caleg dari artis hanya untuk meningkatkan vote gater," imbuhnya.

Baca juga: Soal Dugaan Kebocoran Putusan, MK Adukan Denny Indrayana ke Organisasi Advokat

Utari mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan pendapat untuk mengembalikan pada proporsional tertutup. Tetapi harus dipahami bahwa sistem tersebut tidak bisa serta merta diberlakukan saat ini. Apalagi tahapan pemilu sudah sedang berlangsung.

Untuk bisa menerapkan proporsional tertutup, sebenarnya alasan utama adalah parpol harus berbenah terlebih dahulu. Apakah proses berdemokrasi internal parpol sudah maksimal atau belum.

Pembenahan yang perlu dilakukan bisa dimulai dari UU Partai Politik dengan mekanisme rekruitmen kader, jangan hanya instan mencari kader dengan popularitas tinggi. Kemudian pengawas pemilu juga harus lebih efektif lagi.

Terkait potensi politik uang, tambah Utari, kedua sistem juga memiliki kemungkinan yang sama. Untuk itu yang perlu diperkuat adalah edukasi dan pengawasan.

"Saya rasa, pilihan proporsional tertutup juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya money politic," tandasnya. (Van/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Abdillah M. Marzuqi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat