visitaaponce.com

Firli Pimpinan Pertama yang Diminta Memundurkan Diri oleh Dewas KPK

Firli Pimpinan Pertama yang Diminta Memundurkan Diri oleh Dewas KPK
Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK pertama yang diminta mengundurkan diri karena terbukti melakukan pelanggaran etik. (MI/Susanto)

KETUA nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah menorehkan sejarah buruk di Lembaga Antirasuah. Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapan Firli menjadi pimpinan pertama yang melakukan pelanggaran etik berat, dan dihukum mengundurkan diri dari jabatan.

“Kalau Ketua KPK diadili oleh Dewan Pengawas dengan keputusan supaya yang bersangkutan mengundurkan diri, ini baru pertama kalinya, memang betul,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam telekonferensi yang dikutip pada Kamis (28/12).

Tumpak mengatakan pihaknya cuma bisa memberikan hukuman permintaan pengunduran diri dari jabatan kepada Firli berdasarkan aturan yang berlaku. Sebab, keputusan pemberhentian merupakan hak dan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Nanti Presiden akan melahirkan Keppres pengunduran diri (Firli),” ucap Tumpak.

Baca juga: Salinan Hukuman Firli Bahuri Dikirimkan Dewas KPK ke Presiden Joko Widodo

Dewas KPK juga menyerahkan bunyi keputusan pemberhentiannya kepada Jokowi. Termasuk, jika Kepala Negara menyatakan Firli dikeluarkan dari Lembaga Antirasuah tanpa kehormatan. “Soal apakah nanti hormat tidak hormat, itu nanti Presiden yang menentukan itu,” ujar Tumpak.

Firli mendapatkan vonis kategori berat atas pelanggaran etik yang dilakukan olehnya. Dia diminta mengundurkan diri dari jabatan pimpinan KPK.

Baca juga: Dewas KPK: Pertemuan SYL dengan Firli di GOR Tangki Sudah Direncanakan

Firli bersalah karena melakukan komunikasi, dan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang merupakan pihak berperkara di KPK. Lalu, dia juga ketahuan tidak jujur dalam mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milikinya.

Firli tercatat tidak memasukkan sejumlah pemasukan dan utang. Pelanggaran ketua nonaktif KPK itu juga terkait penyewaan rumah di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan.

Semua pelanggaran etik itu ketahuan usai Dewas KPK memeriksa sejumlah saksi dalam persidangan. Selain itu, bukti yang ada juga menguatkan tuduhan purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu bersalah. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat