visitaaponce.com

FORUM Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Istimewa Yogyakarta, mengecam tindakan Presiden Joko Widodo yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan kepresidenan untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menunjukkan sikap yang tidak netral.

Hal itu disampaikan setelah Forum BEM DIY menggelar simposium kepemudaan dan pelantikan Forum BEM DIY di kampus Universitas Janabadra, Yogyakarta, Sabtu.

Simposium itu sendiri mengangkat tema ‘Generasi Muda Penggerak Perubahan Bangsa’ guna menanggapi hari ini pemuda yang seharusnya menjadi harapan penggerak dan masa depan bangsa malah dibuat bungkam dengan keadaan demokrasi hari ini di Indonesia.

Baca juga : Erick Thohir Ungkap Kondisi Kabinet Usai Mahfud Mundur

Koordinator Umum Forum BEM DIY Gunawan Haramain mengungkapkan pertunjukan ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam momentum Pemilu 2024 ini  dapat mencederai  prinsip demokrasi yang jujur, adil dan transparan.

Lewat pernyataan sikapnya itu, Forum BEM DIY menuntut seluruh penyelenggara negara yang terlibat dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon maupun yang menjadi calon Presiden/Wakil Presiden segera mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan yang praktis.

Dalam pernyataan sikapnya yang berjudul ‘Darurat Hukum dan Demokrasi’ itu, kata Gunawan, Forum BEM DIY menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia lainnya untuk terlibat secara aktif dalam mendorong Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta damai.

Baca juga : Debat Capres Kelima Perlu Bahas Soal Basis Data Bansos

“Pernyataan sikap ini adalah bentuk kepedulian kami untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung di bumi Indonesia,” tegasnya.

Forum BEM DIY, ujarnya, setelah melihat perilaku kekuasaan dalam beberapa hari terakhir yang dilakukan oleh Jokowi sangat mencederai nilai-nilai reformasi yang diperjuangkan sampai dengan harus menumpahkan darah para pahlawan bangsa.

“Maka dari itu kami menekankan demokrasi yang sedang berlangsung harus tetap memiliki etika berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” kata Gunawan.

Baca juga : Tito Karnavian Jadi Plt Menkopolhukam, Timnas AMIN: Jaga Netralitas

Dalam pengamatan para mahasiswa ujarnya, Presiden Jokowi yang secara seksama telah mampu mengingatkan kita semua tentang semboyan itu namun secara heroik pula namun tak mampu mencerminkan semboyan itu sendiri sebagai Presiden. 

“Patut menjadi kecurigaan besar bagi masyarakat bahwa proses heroik Presiden Jokowi yang terjadi saat ini adalah suatu upaya untuk melanggengkan kekuasaannya,” katanya.

Menurut dia, seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mengetahui bahwa putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Baca juga : KPU tak Soalkan Panelis Debat yang Ikut Kritik Jokowi

Masuknya Gibran, ujarnya, dirancang lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial oleh banyak kalangan.

“Kami menganggap kehadiran pasal tersebut dalam momentum politik pemilihan umum, pasal tersebut hanya di khususkan kepada anak Presiden Jokowi,” ujarnya.

Forum BEM DIY, imbuhnya, juga menyebutkan Presiden telah melakukan penafsiran yang sangat barbar dengan menyatakan boleh berkampanye dengan melandaskan pada pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Baca juga : Mundurnya Mahfud dan Momentum Delegitimasi Jokowi

“Tentu ini sangat penafsiran barbar bagi negara hukum sebab Presiden Jokowi hanya mencapai penafsiran yang setengah setengah, dan tak mampu membaca hukum yang lainnya, Seperti dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme,” tegasnya.

Kecurigaan ini katanya semakin terang bagi masyarakat ketika Presiden Joko Widodo beserta para menteri yang tergabung dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan upaya politisasi bantuan sosial ke masyarakat, tentunya upaya ini justru memperburuk situasi di tengah masyarakat sebab dengan terang-terangan penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi demi memuluskan kepentingan kekuasaan kelompok sendiri.

Sejalan dengan itu Rektor Universitas Janabadra Dr. Risdiyanto, S.T., M.T., juga dalam sambutannya mengatakan pemuda dan mahasiswa harus berani berjuang untuk kembalikan marwah konstitusi dengan menjadikan pemuda sebagai tonggak dan garda terdepan.

Baca juga : Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Minta Jokowi tidak Cederai Demokrasi

“Pemuda sebagai tonggak perubahan bangsa, dan bagaimana kesiapan pemuda untuk menjemput Indonesia Emas,” kata Risdiyanto. (AU/Z-7)