visitaaponce.com

ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Ananta Wahana menanyakan soal kelanjutan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang kepada PT Adhi Karya (persero). Menurut legislator asal Banten itu, informasi terkait proyek pembangunan jalan tol Serang ke Panimbang simpang siur dan tidak terdengar lagi.

"Informasi proyek tol ini kan seolah-olah tenggelam. Sebetulnya bagaimana kelanjutannya, apa kendalanya, dan apa solusinya?" tanya Ananta kepada Dirut PT Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (16/6).

Padahal, kata Ananta, warga Banten membutuhkan informasi terkait itu. Soalnya, pembangunan ruas tol Serang-Panimbang diharapkan akan berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat di wilayah selatan Banten. "Saya juga mengingatkan bahwa Douwes Dekker dalam bukunya Max Havelaar kalau kita baca sebetulnya itu bentuk protes terhadap kondisi ketimpangan, ketidakadilan, dan kemiskinan yang saat itu digambarkan di Banten," ungkap Ananta. "Dalam Max Havelaar ada keyakinan kalau Rangkas sejahtera, Nusantara sejahtera," imbuhnya.

Terkait rights issue, Ananta mewanti-wanti Adhi Karya agar cermat dan hati-hati serta harus melakukan skenario-skenario jika targetnya tidak tercapai. "Perlu belajar dari yang terjadi pada rights issue Waskita Karya tidak mencapai target karena dapatnya sedikit. Bahkan sahamnya terus melorot sampai sekarang," ujarnya. Kendati begitu Ananta mengapresiasi BUMN-BUMN Karya, termasuk Adhi Karya, yang ikut menyelesaikan ketika Banten ada proyek-proyek mangkrak saat itu sehingga kondisinya menjadi normal dan membaik. 

Baca juga: Uni Eropa Teken Impor Gas dengan Mesir dan Israel

Kepada Dirut PT Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro, wakil rakyat dari Dapil Banten III Tangerang Raya itu mengingatkan kembali bahwa BUMN itu pernah berjaya pada masa lalu. Menurut Ananta, pada masa kejayaan Perumnas sangat cerdik dan cerdas dalam memilih lokasi untuk perumahan. Bahkan, kata dia, lokasi yang dulu dikatakan tempat buang jin disulap oleh Perumnas dan sekarang lokasi itu berdampingan dengan perumahan elite dari pengembang besar.

"Lah, kenapa sekarang sepertinya melempem? Padahal rumah ialah kebutuhan dasar manusia dan harus terpenuhi untuk semua rakyat," ungkapnya. Masalahnya sekarang ada kebutuhan tempat tinggal layak yang cukup tinggi, terutama bagi kaum milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, dia berharap Perumnas dapat mengulang kembali kejayaannya dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan rumah murah yang dapat diakses oleh segenap rakyat Indonesia. "Saya perlu mengingatkan sekitar 1950-an, Bung Hatta mengatakan bahwa negara berkomitmen memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Itu harus terlaksana sebagai wujud keadilan sosial yang menjadi tujuan negara," ucapnya.

Baca juga: Lebih Banyak Miliuner Ukraina yang Hengkang Ketimbang Rusia

Dalam tanggapannya, Dirut PT Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson menyampaikan bahwa pihaknya tetap fokus untuk merampungkan proyek-proyek jangan sampai terlewat. Untuk pembangunan ruas tol Serang-Panimbang sepanjang 84 kilometer (km) yang mulai dari tol Tangerang-Merak KM 64, seksi 1 sudah selesai dan sudah diresmikan. "Seksi 1 sepanjang 26,5 km menghubungkan Serang-Rangkasbitung sudah dioperasikan pada 2021," ujarnya.

Sekarang, kata dia, proses pembangunan dilanjutkan pada seksi 2 sepanjang 24,17 km menghubungkan Rangkasbitung-Cileles yang sedang dikerjakan pembangunan fisiknya. "Seksi 3 menghubungkan Cileles dengan Panimbang sepanjang 33 km," imbuhnya.

Entus juga menjelaskan ruas tol Serang-Panimbang mencapai 51 km yaitu seksi 1 dan 2 merupakan investasi. Untuk seksi 3 memang harus dibagi oleh pemerintah. "Pemerintah sepakat menggunakan dana dari Tiongkok 55%, kemudian Wijaya Karya 22,5%, dan Adhi Karya 22,5%. Proyek tol Serang-Panimbang target selesai pada 2024," ungkapnya.

Terkait soal rights issue, Entus menjelaskan bahwa hal itu dilaksanakan seiring dengan ada suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1,97 triliun. Adhi Karya ialah perusahaan terbuka dengan kepemilikan saham pemerintah 51%. Dia berharap dengan PMN diiringi rights issue dapat mempertahankan komposisi supaya pemerintah tetap 51% dan publik 49%. "Mudah-mudahan rights issue bisa diserap oleh masyarakat pemegang saham," katanya.

Baca juga: Iran Sebut Irak Bayar Utang Gas Senilai US$1,6 Miliar

Meski dalam kajian risiko, sambung dia, bila terjadi nanti ada bagian masyarakat yang tidak terserap tentu porsi pemerintah ini akan naik. "Hal itu akan lebih baik bagi pemerintah," imbuhnya.

Dirut Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan tanggapan bahwa yang disampaikan Ananta Wahana juga menjadi cita-cita pihaknya. "Kami juga ingin mengembalikan Perumnas seperti yang lalu," terangnya. Meskipun, kata dia, sekarang kapasitas bangun perusahaan pelat merah itu hanya 14 hingga 16 ribu unit per tahun. Pihaknya pun terkendala ketersediaan lahan yang cocok harganya dengan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. 

Karena itu, pihaknya akan melakukan revitalisasi kawasan-kawasan rusun yang dibangun Perumnas masa lalu. "Kami mencoba merevitalisasi kawasan rusun itu. Semua berada di tempat-tempat strategis supaya menarik konsumen," jelasnya. Selain itu, Perumnas juga berupaya menarik dan mendapatkan tanah-tanah di dalam kota. Ini karena banyak tanah milik BUMD, BUMN, dan pemerintah, termasuk kementerian, dan pihak Perumnas sudah melakukan identifikasi.

"Penugasan kami yaitu membangun rumah bagi MBR. Untuk mewujudkan itu semua, kami mengajukan PMN nontunai pada 2023," imbuhnya. (RO/OL-14)