visitaaponce.com

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) merupakan bagian penting bagi UMKM. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM dapat melakukan transformasi usaha yang semula informal dapat menjadi formal dan dapat mengakses pembiayaan perbankan.

Teten menargetkan sampai dengan tahun 2024, 16% dari seluruh UMKM atau 2,5 juta UMKM memiliki NIB. Untuk merealisasi target tersebut, Kemenkop UKM memiliki program Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi) guna mempercepat penerbitan NIB melalui pendampingan yang dilakukan oleh relawan Garda Transfumi.

"Program Transfumi sendiri melibatkan para relawan pendamping Garda Transfumi yang berasal dari para asosiasi yang berkompeten mendampingi pelaku UMKM di Indonesia mengakses NIB melalui aplikasi OSS-RBA. Terdata dari 600 relawan pendamping Garda Transfumi yang aktif melakukan pendampingan," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (24/8).

Lebih lanjut, Teten menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo sendiri telah menetapkan 30% kredit perbankan harus untuk UMKM. Karena itu secara bertahap KUR akan dinaikkan sehingga porsinya dapat mencapai 30% di 2024.

"Pemerintah sudah buat regulasi pembiayaan bisa sampai Rp100 juta tanpa agunan. Tapi kenyataannya masih pakai agunan kan. Kita sudah bahas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan agar bank juga melakukan inovasi dalam penyaluran kreditnya. Kalau UMKM masih diminta aset dan agunan enggak akan bisa mereka dapat kredit," kata Teten.

Teten mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengembangkan kerja sama dengan aplikasi digital untuk menerapkan credit scoring bagi UMKM.

Tujuannya, agar pelaku UMKM yang unbankable dapat memiliki kepastian dalam mendapatkan pembiayaan melalui credit scoring.

Selain itu, Teten juga menegaskan bahwa UMKM harus menjadi bagian dari industrialisasi nasional.C"Jadi industri otomotif komponennya harus dari UMKM, industri furnitur harus dari UMKM, industri makanan juga bahannya harus dari UMKM. Dengan begitu, UMKM dengan industri terintegrasi. Jadi gap antara usaha besar dan kecil akan hilang. Kemudahan perizinan termasuk pengurusan NIB mempermudah jalan UMKM masuk ke industrialisasi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa 50% UMKM Indonesia merupakan usaha informal. Hal ini menjadikan perbankan tidak mampu memberikan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Hal inilah yang membuat pemerintah bekerja keras untuk membuat pelaku UMKM menjadi usaha formal melalui penerbitan NIB lewat OSS-RBA.

"UMKM ini anak kandung republik ini. Setiap krisis, UMKM menjaga benteng pertahanan ekonomi kita. Perbankan enggak boleh curiga UMKM terus. NPL (kredit macet) mereka rendah. Mereka harus diberikan tempat terbaik untuk diberikan permodalan," pungkas Bahlil. (OL-12)