visitaaponce.com

PERJALANAN Maksi Mbete, 35, pria asal Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur untuk memiliki rumah idaman, tidak sulit seperti yang ia bayangkan.

Sebagai sopir serabutan, dia bimbang bakal tidak mampu melunasi cicilan jika mengambil kredit kepemilikan rumah (KPR) di bank, lantaran pendapatan yang tak menentu dan potensi gagal bayar sampai rumah disita bank. Kekhawatiran muncul karena, total pendapatan yang dibawa pulang dari pekerjaan sebagai sopir setiap bulan maksimal mencapai Rp1,5 juta .

Delapan tahun lalu, saat kumpul bersama rekan-rekan sopir di kosan, mereka mendorongnya untuk mengajukan KPR bersubsidi segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Kupang.

Baca juga : BTN Dukung Rencana Skema KPR 35 Tahun

Bank BTN memang membiayai semua properti, untuk rumah bersubsidi program Faslitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikhususkan bagi pekerja swasta atau MBR seperti Maksi Mbete. Suku bunga per tahun sebesar 6%. Ada juga Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dikonsentrasikan bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan bunga 5% per tahun.

Gayung bersambut, seluruh dokumen yang diajukan ke Bank BTN berjalan mulus. Ketika itu, ia mengajukan kredit rumah Tipe 36 di Perumahan Gemstone Regency yang dibangun Pengembang Charson Timorland Estate. Kurang dari tiga bulan setelah urusan di bank beres, ia pindah ke rumah barunya. "Cicilan ke bank lancar, tidak ada tunggakan," kata Maksi Mbete di rumahnya Blok GC Gemstone Regency, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Minggu (18/2).

Di lokasi perumahan yang berjarak lima kilometer dari pusat kota ini, sudah terbangun 4.000 unit rumah di lahan seluas 36 hektare, seluruhnya tipe 36 dan tipe 45, sebagian besar sudah ditempati pekerja swasta dan pegawai kantor pemerintahan.

Baca juga : Mengurangi Backlog Lewat Creative Financing

Dari cerita Maksi Mbete, untuk lolos sebagai peminjam KPR harus memenuhi seluruh syarat yang sudah ditetapkan, terutama memiliki pendapatan yang stabil, mampu membayar cicilan selama 20 tahun dan uang muka (down payment/DP). "Saudara saya jual gorengan, pendapatannya Rp150 ribu sampai Rp200 ribu per hari dan kontinu, dia dapat KPR dari Bank BTN," sebutnya.

 Branch Manager Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero) Kupang, Laloria Perdede, mengatakan syarat memiliki rumah lewat KPR bukan lagi sesuatu yang sulit.  Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat memiliki rumah lewat program MBR dengan batasan pendapatan maksimal Rp8 juta per bulan bagi warga yang belum menikah, dan batasan maksimal Rp10 juta bagi yang telah menikah.

Sebagai bank yang fokus menyalurkan kredit kepemilikan rumah bersubsidi, kebutuhan rumah rumah bersubsidi di daerah itu cukup tinggi. Ini sejalan dengan data kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dan dibutuhkan masyarakat (backlog) di Nusa Tenggara Timur 2024 mencapai 90.538 unit.

Baca juga : Taktik Tepat Tekan Backlog

Pada  2023, BTN Cabang Kupang berkontribusi mengurangi angka backlog, mayoritas rumah subsidi sebanyak 449 unit dan 36 unit rumah nonsubsidi. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp73,5 miliar. Angka ini naik jika dibandingkan 2022. Ketika itu, realisasi pembiayaan rumah subsidi tercatat 425 unit dan 76 unit rumah nonsubsidi senilai Rp64 miliar, "Terjadi tambahan Rp9,5 miliar year on year (yoy)," sebut Laloria.

Tahun lalu, tambahnya, harga rumah bersubsidi Rp182 juta per unit, tetapi sejak Januari 2024, harga rumah bersubsidi naik menjadi Rp185 juta per unit. "Saat ini rumah Tipe 45 juga ada yang disubsidi tapi range harganya antara Rp200 juta sampai Rp350 juta, kalau nonsubsidi harganya Rp400 juta ke atas," lanjutnya.

Permudah akses

Baca juga : Lima Juta Rumah Tersalurkan Selama 46 Tahun

Sejumlah langkah sudah ditempuh BTN Cabang Kupang demi menaikkan permintaan rumah bersubsdi. Edukasi kpada calon debitur menjadi faktor utama agar lolos tahapan Sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laloria pun memaparkan bahwa di tengah bank mendorong permintaan rumah bersubsidi, masih dihadapkan dengan tantangan di sisi masyarakat. Banyak kasus membuat dokumen pengajuan KPR tidak diterima karena hal sepele seperti pinjaman komsumtif yang lupa dilunasi.

Ada syarat-syarat dan ketentuan untuk menilai karakter itu, tidak boleh ada yang macet dan hapus buku karena sangat memengaruhi keputusan pemberian kredit. "Walaupun tunggakan hanya Rp100 ribu atau Rp50 ribu, tapi jadi catatan di Slik OJK yang membuat masyarakat terhalang mendapatkan rumah," ujarnya.

Baca juga : Dihadang Potret Buram Ekonomi, BTN Tetap Pede Permintaan KPR Masih Bagus

Berhutang di bank atau lembaga keuangan nonbank bukan masalah, asalkan pembayaran cicilan berjalan lancar. Ini pentingnya sosialisasi dari karyawan BTN. Mereka menemui masyarakat, pekerja swasta, aparatur sipil negara menjelaskan persoalan ini agar pengajuan KPR lebih aman.

Sosialisasi terbesar yang pernah digelar ialah pameran bertajuk 'Kupang Doldulu' pada 22-27 Juli 2023 melibatkan 20 pengembang dan 25 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Selama berkasnya lengkap. bisa one day approval untuk fixed income. Kalau non-fixed income harus memverifikasi pekerjaannya. Intinya dokumen lengkap, maksimal lima hari," jelasnya.

Masih ada kemudahan lain yakni bantuan uang muka (BUM) dan bebas biaya administrasi (BBA). Adapun alasan BTN memberikan kemudahan kredit kepemilikan rumah karena pangsa pasar rumah subsidi di daerah itu masih tinggi. Di sisi lain, upah minium provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur masih tergolong rendah sebesar Rp2,1 juta per bulan ditambah mayoritas pengembang masih membangun rumah subsidi.

Baca juga : BTN Ajak HIPNU Sukseskan Program Sejuta Juta Rumah

Untuk itu, BTN juga mendorong pengembang membangun rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan cara mengucurkan kredit modal kerja konstruksi atau kredit yasa griya (KYG). Kredit ini sudah dikucurkan bagi pengembang yang berdomisili di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu.

Masih menurut Laloria, peminjam KPR harus punya rekening di bank, sebab dari rekening itu dapat ditelusuri gaji atau catatan keuangannya minimal tiga bulan terakhir. "Kita meng-encourage (mendorong) mereka supaya lebih gencar lagi ada proper-proper baru yang muncul di Kupang atau kabupaten supaya semakin banyak ketersediaan KPR," ujar Laloria.

Pada bagian lain, hampir seluruh konsumen Charson Timorland Estate membeli rumah lewat Bank BTN, dan selama 2023 perusahaan juga tercatat melakukan akad rumah terbanyak dibandingkan 86 anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur lainnya.

Baca juga : HUT ke-52, REI Berkomitmen Atasi 12,7 Juta Unit Backlog Perumahan

Direktur Charson Timorland Estate, Bobby Pitoby yang juga Ketua DPD REI Nusa Tenggara Timur mengapresiasi BTN yang membiaya seluruh properti yang dibangun anggota REI di daerah itu demi mewujudkan impian masyarakat memiliki hunian yang layak, seperti impian Maksi Mbete itu. "Kita sangat bersyukur karena seluruh properti yang dibangun DPD REI Nusa Tenggara Timur dibiayai BTN," tutupnya. (Z-6)