visitaaponce.com

SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan jumlah warga sipil yang terbunuh, termasuk anak-anak, di Jalur Gaza menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jelas salah dalam operasi militer Israel terhadap militan Hamas Palestina.

"Jumlah anak yang terbunuh oleh Israel di Gaza dalam beberapa minggu selama konflik saat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak yang terbunuh dalam satu tahun oleh pihak manapun yang terlibat dalam konflik sejak saya menjadi sekretaris jenderal," kata Guterres di markas besar PBB pada 29 November 2023 di New York City.

"Penduduk Gaza berada di tengah-tengah bencana kemanusiaan yang luar biasa di depan mata dunia. Kita tidak boleh berpaling," tambahnya. Ketika ia menyambut baik negosiasi yang sedang berlangsung di menit-menit terakhir dalam upaya memperpanjang gencatan senjata dalam perang tersebut, Guterres sekali lagi menekankan perlu gencatan senjata kemanusiaan yang sejati.

Baca juga: Menlu Retno tidak Paham Pola Pikir Netanyahu

Dalam pertemuan Dewan Keamanan, dia juga menekankan sangat penting bagi masyarakat di wilayah tersebut diberikan cakrawala harapan dalam bentuk upaya bergerak dengan cara yang tegas dan tidak dapat diubah menuju solusi dua negara. "Kegagalan akan mengutuk warga Palestina, Israel, kawasan, dan dunia pada siklus kematian dan kehancuran yang tidak pernah berakhir,” ujarnya.

Pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan, yang berlangsung pada Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina yang diselenggarakan PBB setiap tahun, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi yang memegang jabatan presiden bergilir dewan yang beranggotakan 15 negara itu bulan ini. "Kita harus bekerja untuk mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan langgeng dengan urgensi terbesar dan sebagai prioritas utama," kata Wang.

Baca juga: Hamas Ingin Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza

"Yang terjadi antara Palestina dan Israel selama beberapa dekade menunjukkan, berkali-kali, bahwa menggunakan cara-cara militer jelas bukan jalan keluar," jelasnya. Tiongkok berharap jeda dalam operasi militer selama beberapa hari terakhir tidak hanya menjadi jeda singkat sebelum babak baru kekerasan dan memperingatkan bahwa pertempuran yang dilanjutkan hanya akan berubah menjadi bencana yang besar dan meluas seluruh wilayah.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyesalkan kurangnya mekanisme internasional untuk memastikan akuntabilitas tindakan selama perang dan ketidakmampuan Dewan Keamanan mengambil langkah apa pun untuk mencegah pelanggaran Israel terhadap aturan perang dan hukum internasional. Dia mengatakan kepada para anggota dewan bahwa pertemuan 11 November di Riyadh mengadopsi resolusi yang mencerminkan kehendak masyarakat Arab dan Islam untuk membendung pertumpahan darah, memberikan bantuan, mengakhiri pelanggaran.

"Upaya mengatasi penderitaan yang tidak dapat dibenarkan di Palestina dan mendukung rakyat Palestina mencapai tuntutan sah mereka untuk merebut kembali wilayah yang mereka duduki dan mendirikan negara merdeka," ujar Pangeran Faisal. Ia menyerukan implementasi yang berkelanjutan dari Resolusi Dewan Keamanan 2712 dan upaya-upaya mengembangkannya untuk mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan segera. "Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan pada 15 November itu menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan," terangnya.

Perwakilan Israel di PBB, Gilad Erdan, menuduh para menteri luar negeri dari beberapa negara Arab datang ke New York untuk mendukung organisasi teror yang bertujuan memusnahkan Israel. Dia menyamakan seruan gencatan senjata dengan dukungan terhadap Hamas dan kelanjutan pemerintahan di Gaza. "Tidakkah Anda melihat kontradiksi di sini?" Erdan bertanya kepada para anggota dewan.

"Menyerukan gencatan senjata dan perdamaian ialah paradoks. Lebih banyak makanan, air, dan pasokan medis tidak akan membawa kita lebih dekat ke solusi," lanjutnya.

Pangeran Faisal bertanya kepada dewan, "Apa yang akan membantu kita mencapai solusi, menurut Israel? Lebih banyak pertumpahan darah? Lebih banyak kematian?"

Dia mendesak Israel untuk mengindahkan seruan Arab untuk perdamaian. Kerajaan Arab Saudi mempresentasikan rencana perdamaian Arab pada 1982. Pihaknya juga memiliki Prakarsa Perdamaian Arab di Beirut pada 2002. Dan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) mengakui Negara Israel pada 1993.

"Di manakah rencana perdamaian Israel? Di mana pengakuan Israel atas Negara Palestina? Kami bangsa yang cinta damai dan perdamaian selalu menjadi pilihan strategis kami, tetapi kami juga ingin perdamaian juga menjadi pilihan Israel," tegasnya.

Pangeran Faisal mengatakan bahwa sudah waktunya bagi dunia untuk mengakui negara Palestina yang merdeka dan menyerukan agar Palestina diberikan keanggotaan penuh di PBB. Saat ini Palestina berstatus sebagai negara pengamat. Dia juga menyerukan agar konferensi perdamaian internasional diselenggarakan, di bawah naungan PBB, dengan tujuan mengembangkan dan mengimplementasikan solusi dua negara.

"Bahayanya ialah jika gencatan senjata ini berakhir, kita akan kembali ke pembunuhan dalam skala yang telah kita lihat, yang tak tertahankan. Jadi kami di sini membuat pernyataan yang jelas bahwa gencatan senjata saja tidak cukup. Yang dibutuhkan ialah gencatan senjata," ucapnya.

Pangeran Faisal menambahkan bahwa secercah harapan dapat ditemukan dalam fakta bahwa opini publik di seluruh dunia mulai bergeser karena orang-orang menjadi semakin sadar akan bencana yang sedang terjadi di Gaza, dan kekerasan bukanlah jawabannya. "Orang-orang Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka memiliki hak untuk hidup dengan aman dan nyaman serta bermartabat di tanah mereka, dan itulah yang akan kami dorong dan upayakan," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Maliki mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa siapa pun yang masih belum yakin apakah mereka menentang perang di Gaza atau perlu perang diakhiri, harus memeriksa rasa kemanusiaan mereka. "Gencatan senjata saat ini harus menjadi gencatan senjata permanen," katanya. "Karena pembantaian tidak dapat dibiarkan berlanjut," ucapnya.

"Rakyat kita dihadapkan pada ancaman eksistensial. Jangan salah paham tentang hal itu. Dengan semua pembicaraan tentang penghancuran Israel, Palestinalah yang menghadapi rencana untuk menghancurkannya yang dilaksanakan di siang bolong," lanjutnya.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa negaranya telah mendesak Israel untuk mengambil setiap langkah yang mungkin untuk mencegah jatuhnya korban sipil dalam menjalankan haknya melindungi rakyatnya dari tindakan teror. "Penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia oleh Hamas tidak mengurangi tanggung jawab Israel," tambahnya. (Arabnews/Z-2)