Konflik Kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi Bisa Turunkan Elektabilitas Partai
![Konflik Kepengurusan DPD Golkar Kota Bekasi Bisa Turunkan Elektabilitas Partai](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/01/5aa748ab195de8ad1db14ab144a55233.jpg)
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar diminta untuk segera menyelesaikan sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi yang saat ini perkaranya tengah ditangani Mahkamah Partai (MP).
Analis politik, Irwan Suhanto, menilai sengketa kepengurusan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada elektabilitas partai serta memperburuk citra Golkar di mata publik.
"Terlebih lagi, jika DPP Golkar memaksakan untuk mendorong Ade Puspitasari sebagai pengurus partai. Padahal Ade sendiri, notabene anak Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi yang saat ini telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya," kata Irwan dalam keterangan, Jumat (6/1).
Baca juga : Elektabilitas Turun, Golkar Dinilai Canggung Ambil Sikap Politik
Sebab, belum hilang dari ingatan publik bahwa Ade merupakan anak dari terpidana korupsi 12 tahun penjara yakni Wali Kota Bekasi nonaktifkan Rahmat Effendi alias Pepen.
"Bahkan, saat OTT KPK yang melibatkan Pepen, Ade sempat menuding bahwa OTT yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap orang tuanya itu bermuatan politik," jelas Irwan.
Sehingga muncul asumsi publik bahwa anak mantan politisi Golkar Kota Bekasi itu tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi.
Baca juga : Survei: Daya Elektoral Caleg Partai Gerindra Lemah
Menurut Irwan, seharusnya DPP Partai Golkar belajar dari pengalaman adanya dinasti politik di salah satu daerah. Di mana kader partai berlambang pohon beringin itu menceburkan kadernya dalam praktik korupsi secara kolektif.
"Terkait keberadaan DPD Golkar Kota Bekasi, DPP Golkar seharusnya mengutamakan kompetensi ketimbang pertalian darah. Jangan karena membawa nama besar orang taunya memaksakan kader yang tidak berkompeten untuk menjadi ketua," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Padahal, kata dia, banyak kader Golkar Kota Bekasi yang lebih berkompeten dibanding Ade. Dengan proses pemilihan Ketua DPD yang terkesan dipaksakan, sehingga memicu konflik di internal partai tersebut.
Baca juga : Survei: PDIP Berpotensi Tidak Menang di Pemilu 2024, Dikalahkan Gerindra
"Saya memprediksi suara Golkar di Kota Bekasi pada Pemilu 2024 bakal tergerus. Sebab partai ini sudah tidak dilirik oleh konstituen terutama generasi milenial yang melek teknologi, Dimana pemberitaan soal kasus korupsi Kota Bekasi sempat menjadi trending," kata aktivis 98 ini.
Partai Golkar Kota Bekasi masih memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi jelang Pemilu 2024. Kendati demikian, jika Ade ingin maju menjadi kepala daerah maupun Caleg, maka harus bertarung karena kualitas dirinya bukan karena faktor ketokohan orang tuanya.
“Sebab kami menilai banyak kader Golkar Kota Bekasi yang kualitasnya jauh di atas Ade, dan terbebas dari kepentingan politik dari terpidana korupsi Rahmat Effendi yang saat ini proses hukumnya masih berlanjut di tingkat kasasi lantaran KPK mengajukan banding,” ungkapnya.
Baca juga : Survei Indikator, Elektabilitas PSI Naik 200 Persen dalam Dua Bulan
Oleh karenanya, Irwan mengingatkan agar DPP Golkar dapat mengambil langkah yang strategis dan objektif. Dimana tahapan pemilu 2024 ini sudah dimulai.
"MP merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan. Jika DPP salah mengambil keputusan, bukan tidak mungkin perolehan kursi Golkar di DPRD Kota Bekasi bakal rontok," pungkasnya.
Sementara itu, pendapat lainnya juga dikemukakan Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing.
Baca juga : Ketua KPU Optimistis Pemilu 2024 Bakal Berjalan Damai
Dia menilai kasus OTT KPK terhadap sejumlah kepala daerah yang berasal dari kader partai politik diprediksi akan menggerus suara partai pengusung kepala daerah yang terjaring OTT tersebut.
Menurut dia, suara partai politik pengusung kepala daerah yang terjaring OTT KPK, kecenderungannya mengalami penurunan.
Sebab ketika ada pejabat publik, baik itu eksekutif maupun legislatif dari salah satu kader partai yang terlibat kasus korupsi, dan telah diproses serta memiliki kekuatan hukum tetap itu akan mempengaruhi elektabilitas partai di daerah yang bersangkutan.
Baca juga : Besok, Prabowo Sambangi Markas Golkar
“Misal ketika ada ayahnya yang melakukan tindak pidana korupsi dan anaknya sebagai pejabat publik, seperti ketua salah satu partai, maka bagi masyarakat yang mengetahui adanya kasus korupsi yang melibatkan kader partai itu, tentunya saat Pemilu mendatang masyarakat tidak akan memilih partai yang kadernya terlibat korupsi tersebut,” ujar Emrus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Emrus juga menyayangkan jika ada pihak yang tidak sepakat dengan penegakkan hukum oleh KPK. Di antaranya menuding bahwa OTT oleh lembaga antirasuah itu dinilai sarat dengan kepentingan politik.
Tuduhan itu, kata dia, tentu harus dibuktikan secara hukum. Apakah ada yang dilanggar dalam proses OTT tersebut.
"Sebab teori komunikasi mengatakan bahwa orang berpendapat sesuai dengan kepentingannya. Nah yang berpendapat itu siapa, bisa saja pihak yang terkait dengan OTT itu,” beber dosen pascasarjana Ilmu Komunikasi itu. (RO/OL-09)
Terkini Lainnya
Bongkar Anggota Legislatif yang Terlibat Judi Online
PKS Ajukan Sohibul Iman, Golkar: Itu Hak Masing-Masing Partai
Prabowo Gelar Pertemuan dengan Ketum KIM dan Erick Thohir, Airlangga: Bahas Strategi ke Depan
Bobby Diharap Pertimbangkan Kader Golkar Jadi Cawagub
Bobby Nasution Irit Bicara Soal Kriteria Cawagub Pendampingnya
Golkar Tawarkan Putri Akbar Tandjung sebagai Cawagub Bobby Nasution
Widiastuti Sabet IPK 3,98 untuk Disertasi Bertema Komitmen Guru dalam Proses Pembelajaran
Siswi SMP di Bekasi Dikeroyok karena Asmara
Maraknya Tindak Kekerasan Bikin Kota Bekasi Tidak Layak Anak
Dua Remaja Pelaku Tawur di Bekasi Ditangkap Bawa Airsoft Gun
Cincin Titanium Menyangkut di Alat Kelamin, Petugas Damkar Potong Pakai Gerinda
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Didorong Maju Pilkada Bekasi
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap