KPU Rujuk Putusan MK soal Jeda 5 Tahun Eks Napi Korupsi, Setelah Dikritik
![KPU Rujuk Putusan MK soal Jeda 5 Tahun Eks Napi Korupsi, Setelah Dikritik](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/ece802b44e24f023ed57f4de0dd88eae.jpg)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 dalam merumuskan beleid soal masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin berkontestasi dalam Pemilu 2024. Aturan itu terkandung dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 dan Nomor 11/2023.
"KPU melaksanakan amar dari kedua putusan MK tersebut," kata anggota KPU RI Idham Holik saat dikonfirmasi, Selasa (23/5).
Sejumlah elemen masyarakat menilai, kedua PKPU itu menjadi karpet merah bagi mantan terpidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacaleg. Sebab, meski telah mengakomodir masa jeda lima tahun dalam PKPU, KPU memberikan keluasaan bagi mantan terpidana yang dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.
Baca juga : Banyak Caleg Napi Koruptor, ICW: KPU Berpihak Pada Koruptor
Beleid ini memungkinkan mantan terpidana korupsi yang bebas murni pada 1 Januari 2020 karena diberi pidana tambahan pencabutan hak politik selama tiga tahun dapat mendaftarkan diri sebagai bacaleg.
Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10/2023 menggariskan bahwa ketentuan masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai bacaleg tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah inkrah untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Hal serupa juga termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11/2023.
Baca juga : Lampirkan SKCK, PN Semarang Terima Permohonan Bebas Pidana 292 Bakal Caleg Pemilu
Aturan itu kembali dipertegas melalui Keputusan KPU Nomor 352/2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang di dalamnya memuat simulasi pencalonan mantan terpidana sebagai bacaleg.
Simulasi itu menyebutkan bahwa mantan terpidana yang dinyatakan bebas murni pada 1 Januari 2020 dengan pidana tambahan pencabutan hak politik 3 tahun seharusnya belum dapat mendaftarkan diri sebagai bacaleg jika merujuk amar putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022. Sebab, masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana itu jatuh pada 1 Januari 2025.
Kendati demikian, simulasi pada Keputusan KPU Nomor 352/2023 tidak merujuk pada amar putusan MK semata, melainkan juga pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 29 putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022.
Adapun pertimbangan yang dimaksud menyebutkan, "Sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."
"Sehingga mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak plitik 3 tahun, maka hanya berlaku pencabutan hak pilih tersebut," demikian bunyi simulasi Keputusan KPU Nomor 352/2023.
Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura menilai aturan yang terkandung dalam PKPU tersebut menyesatkan. Menurutnya, pembatasan hak politik terpidana koruptor diperlukan sebagai bentuk pemberantasan korupsi.
Anggota KPU RI periode 2012-2017 Ida Budhiati menegaskan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu mempunyai peran strategis untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Ini yang menurut saya tidak dimiliki KPU hari ini, komitmen untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari KKN," tandas Ida. (Z-4)
Terkini Lainnya
KPU Surati Komisi II soal Pengubahan Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah
Faktor Kinerja Bisa Jadi Sikap Dominan Pemilih di Pilkada DKI Jakarta
Komisi II DPR RI Segera Bahas Putusan MA Terkait Syarat Usia Calon Kada dengan KPU
KPU Lakukan Harmonisasi PKPU Baru di Tengah Putusan MA
KPU Bakal Atur Masa Kampanye Pilkada yang Lebih Pendek Ketimbang Pemilu 2024
KPU bakal Atur Batasan Doorprize Kampanye
Sindir Parahnya Penggelembungan Harga di Indonesia, KPK: Kuburan Saja Dikorupsi
Kepala Bapanas dan Kabulog Bulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras
Pengamat: KPK Dikucilkan, tidak Lagi Disegani
KPK Pelajari Unsur Pencucian Uang di Kasus Suap Bupati Labuhanbatu
Stranas PK: Masih Ada Pungli di Pelabuhan Meski Sudah Pakai Sistem Digital
Pelaku Korupsi di Toba Samosir ditangkap di Ciamis
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap