Revisi UU MK Harus Penuhi Ketentuan UU
![Revisi UU MK Harus Penuhi Ketentuan UU](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/ffb2cbb012556a43cd8d3022a760bcfc.jpg)
UNDANG-undang telah mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang termasuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disebut tengah digodok secara konsinyasi oleh Komisi III DPR.
Pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya Febrian menjelaskan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilaksanakan dalam proses pembuatan UU atau revisi.
"Kalau kita membaca menganalisis pembentukan UU termasuk revisi UU MK prosedur dan tahapan sudah diatur dalam UU 12/2011. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang jadi pertanyaan yang berwenangan membuat UU adalah DPR. Dari aspek itu kita paham yang dimaksud kewenangan DPR berisikan dari banyak partai," jelasnya, Sabtu (2/12).
Baca juga: Firli Berstatus Tersangka, Komisi III DPR: Robohnya Surau Kami
Menurutnya, dalam proses pembentukan UU bisa jadi terdapat persoalan politik yang di dalamnya terdiri dari pihak yang berkuasa seperti partai politik yang berkeinginan merevisi UU MK.
Isu kepentingan dalam revisi UU MK yang berkembang harus diselesaikan di DPR melalui partai pemenang pemilu. Selain itu presiden juga seharusnya disokong oleh partai politik pemenang.
Baca juga: Wamenkum HAM Kabur Menghindar dari Wartawan DPR
"Bisa saja politik yang ada sekarang. Tapi tetap saja prosedur pembuatan itu sudah benar belum. Lalu isu kewenangan itu harus diukur. Tidak bertentangan kepentingan umum dan UU dasar. Politik silahkan bergerak tapi tahapan UU sudah clear jadi tidak boleh dimainkan," tegasnya. (Sru/Z-7)
Terkini Lainnya
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi Online ke MKD
Komisi III DPR Minta PPATK Maksimalkan Tugas Satgas Judi Online
Ini Permohonan Menkumham pada DPR RI
Revisi RUU MK, DPR RI Fokus ke RAPBN 2025
Soal Revisi UU TNI dan Polri, Komisi III DPR: Jangan Terlalu Curiga
Anggota Komisi III DPR Sebut Dewas KPK seperti Macan Ompong
Pemerintah belum Jadwalkan Pelantikan Serentak Kepala Daerah Pilkada 2024
KPU RI Koreksi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024
Pemungutan Suara Ulang di Samosir, PKB Unggul
Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja
Bawaslu Tegaskan Irman Gusman tak Boleh Kampanye Jelang Pemilu Ulang
KPU Gelar Pemilu Ulang di Gorontalo dan Ternate pada 22 Juni 2024
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap