Kecurangan Pemilu Saat Ini Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Ini Alasannya
![Kecurangan Pemilu Saat Ini Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Ini Alasannya](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/9ee166ea98a80e52e783b8d37a725714.jpg)
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengungkapkan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024 saat ini harus menjadi alarm bagi semua pihak. Pasalnya kecurangan saat ini terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Kecurangan pemilu yang bersifat TSM disebabkan dua hal,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Halili, Senin (12/2).
Halili mengatakan alasan pertama, yakni kewenangan yang dimiliki aparatur negara. Misalnya seorang pejabat dengan wewenang dan otoritas tertentu.
Baca juga : Pelanggaran Saat Ini Masuk Kategori Kejahatan Pemilu
“Dia memiliki akses dan otoritas untuk menggunakan fasilitas, anggaran, dan membuat kebijakan yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan politik pemilu,” ujar dia.
Alasan kedua ialah pengaruh yang kerap lahir dari kewenangan. Contohnya kepala daerah yang menginstruksikan jajarannya untuk memberi keistimewaan atau menghalangi pasangan calon (paslon) tertentu.
“Sehingga menimbulkan situasi yang tidak adil bagi paslon lain,” papar Direktur Eksekutif Setara Institute itu.
Baca juga : 121 Kasus Penyimpangan Aparat Negara Diungkap Koalisi Masyarakat Sipil
Halili juga mengungkapkan kecurangan saat ini menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Kasus-kasus kecurangan yang menguntungkan salah satu paslon mengindikasikan terpenuhinya unsur kecurangan yang bersifat TSM,” kata Halili.
Halili mengatakan kecurangan terstruktur artinya pelaku berada dalam struktur yang menjalankan kecurangan. Kemudian kecurangan sistematis artinya keluar dalam bentuk kebijakan.
Baca juga : Timnas AMIN Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu Berbau Korupsi Kian Masif
“Maaif dalam arti dampaknya masif.”
Halili menyebut unsur TSM juga terlihat dari kebijakan-kebijakan. Baik yang dikeluarkan sebelum maupun saat pemilu.
“Ini berdampak pada praktik-praktik kecurangan yang terjadi misalnya kebijakan bansos (bantuan sosial),” ujar dia.
Baca juga : 1 Juta Penonton dalam 8 Jam, 'Dirty Vote' Telanjangi Kecurangan Pilpres 2024
Halili menegaskan kebijakan tersebut tidak adil bagi semua. Sebab, pembagian bansos hanya menguntungkan salah satu paslon.
“Hanya pemerintah atau presiden yang punya wewenang mengeluarkan bansos (tapi) bansos sebagai fasilitas negara digunakan untuk kepentingan salah satu paslon,” ucap dia. (Z-3)
Baca juga : Istana Disebut Sedang tidak Tenang Jelang Pencoblosan
Terkini Lainnya
Usman Hamid Sebut Hasto Diperiksa ketika Berani Kritik Pemerintahan Jokowi
Bawaslu Antisipasi Potensi Kecurangan di Pemilu Ulang
Kuasa Hukum Sebut Kasus Hasto Kristiyanto Harus Diselesaikan lewat Dewan Pers
Pakar: Kecurangan Pemilu Makin Rawan Terjadi saat Pilkada
Cegah Kecurangan Pilkada, KPU Bakal Perkuat Kepemimpinan Penyelenggara Daerah
Residu Pro-kontra Kecurangan Pilpres belum Sepenuhnya Hilang
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Perputaran Uang Pemilu 2024 Mencapai Rp80 Triliun
Menteri PPPA: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Harus Diberikan Efek Jera
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap