Diuji di MK, Pemohon Minta Lowongan Pekerjaan Tak Batasi Usia Pelamar
![Diuji di MK, Pemohon Minta Lowongan Pekerjaan Tak Batasi Usia Pelamar](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/790c217858f20f938843481bf065e6e0.jpg)
PEMOHON Perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menginginkan tidak adanya batasan usia pelamar kerja dalam lowongan pekerjaan.
Menurut Pemohon yang merupakan warga Bekasi bernama Leonardo Olefins Hamonangan, pasal yang diuji ini membuka pintu bagi potensi diskriminasi karena pemberi kerja dapat memilih tenaga kerja berdasarkan kriteria yang tidak relevan dan diskriminatif, seperti usia, jenis kelamin, atau etnis.
“Dalam situasi di mana pemberi kerja dapat merekrut tenaga kerja tanpa melalui proses seleksi yang adil atau transparan, pemberi kerja dapat dengan mudah memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengeksploitasi tenaga kerja dengan memberlakukan kondisi kerja yang tidak sesuai atau memberikan upah yang rendah. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam hubungan kerja,” ujar Leonardo dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/3).
Baca juga : Link Download Template Surat Lamaran Kerja Format Word
Pemohon mengatakan, Pasal 35 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menghasilkan keterbatasan akses dan kesempatan bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Norma ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasannya serta kurangnya pedoman dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktiknya dan menciptakan konflik hukum antara pemberi kerja dan tenaga kerja atau pemberi kerja dan regulator.
Atas nasihat majelis hakim pada sidang sebelumnya, Pemohon juga menambahkan uraian perbandingan peraturan larangan diskriminasi persyaratan lowongan pekerjaan di negara lain, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Menurutnya, Jerman memiliki peraturan yang rinci dan jelas terkait persoalan batas maksimal usia, persyaratan, pengalaman kerja, dan lain-lain.
“Mengenai batas usia maksimal dalam lowongan pekerjaan di negara Jerman sendiri harus objektif yang jelas dan masuk akal. Kemudian apabila tidak didasarkan tidak masuk akal maka setiap warga negara dapat melakukan gugatan secara perdata. Sangat disayangkan negara Indonesia tidak ada suatu aturan khusus atau spesifik memberikan kebebasan kepada warga negaranya apabila mengalami diskriminasi atas persyaratan lowongan pekerjaan,” kata dia.
Baca juga : Terpilihnya Arsul Sani Jadi Hakim MK Dipertanyakan
Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: 'Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja, dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun sebagaimana yang dimaksud Pasal 5' atau 'Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja, dan dilarang membuat klausul terhadap persyaratan persyaratan sebagai berikut: a. usia, b. Agama, c. Etnis, d. Suku, e. Ras, f. Gender, g. Pendidikan. Kecuali ada penilaian yang wajar dapat diterima secara obyektif dan dibenarkan secara Peraturan Perundang-undangan' atau 'Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja, dilarang melakukan tindakan, pernyataan maupun bentuk lainnya yang terkesan menjatuhkan harkat martabat dan dapat menghambat tenaga kerja mengikuti seleksi lamaran pekerjaan'.
Sebelum menutup persidangan, Wakil MK Saldi Isra mengatakan, permohonan akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan apakah permohonan akan diputus tanpa sidang pleno atau diputus setelah adanya sidang pleno. Dia juga mengingatkan mulai akhir pekan ini, MK akan masuk dan mulai fokus pada penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sehingga Pemohon diminta bersabar.
“Tapi siapa tahu nanti kalau satu/dua hari ini kami sempat bisa membahasnya siapa tahu Saudara cepat mendapat kabar,” kata Saldi.
Baca juga : Ridwan Mansyur Ogah Pusingkan Anwar Usman
Sebagai informasi, dalam sidang agenda mendengarkan permohonan pada Selasa (5/3), Pemohon mengatakan, berlakunya norma a quo dapat menyebabkan semakin maraknya angka pengangguran di Indonesia. Dia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan judul tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32% dan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,18 juta per bulan.
Selain itu, Pemerintah masih membiarkan praktik-praktik syarat lowongan kerja yang diskriminasi dan tidak melaksanakan konvensi ILO Tahun 1958 (Nomor 111) mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Secara umum, pasal dalam konvensi ILO memberikan tanggung jawab bagi negara untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen hingga pelaksanaan hubungan kerja.
Namun, pemerintah masih kerap melakukan pengumuman lowongan pekerjaan dan persyaratan lowongan kerja masih mencantumkan batas usia. Pemohon memberikan contoh unggahan akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, yakni @kemnaker yang menampilkan beberapa lowongan pekerjaan dari sejumlah perusahaan dengan mencantumkan kualifikasi syarat usia maksimal. (Z-3)
Terkini Lainnya
KPK Endus Pelanggaran Etik Hakim Putusan Sela Gazalba Saleh
Donald Trump Lawan Perintah Diam dan Pendanaan Khusus Penuntut Khusus
Hakim AS Peritahkan Mantan Penasihat Trump Steve Bannon Menyerahkan Diri ke Penjara
Vonis Donald Trump: Peluang Penjara Rendah, Banding Hampir Pasti
Donald Trump Akan Jalani Sidang Vonis Sebelum Konvensi Partai Republik
KPK Tegaskan dalam UU KPK Tak Perlu Delegasi dari Jaksa Agung
MA: Syarat Usia Minimum Calon Kepala Daerah dalam UU Pilkada tidak Jelas
Layanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas dan RS Masih Minim
Perjuangan Muslim di Monfalcone Italia untuk Bisa Beribadah
Hari Buruh: Momentum Peningkatan Komitmen Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT
Menyuarakan Kesejahteraan Pekerja Kreatif
Disintegrasi Adalah: Pengertian, Bentuk, dan Dampak
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap