DPR Nilai Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Harus Perhatikan Keadilan bagi Nelayan
![DPR Nilai Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Harus Perhatikan Keadilan bagi Nelayan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/03/4d7f4fdf147ae455efb9c5d21bb50717.jpg)
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang secara resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh pemerintah Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023.
Kebijakan ini memberlakukan adanya zona penangkapan ikan dan basis kuota penangkapan. Ia pun meminta agar penerapan kebijakan tersebut memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi para nelayan.
Saadiah menilai, kebijakan PIT ini masih meminggirkan nelayan tradisional atau lokal sehingga keberadaan mereka akan tersisih dan tidak mendapat porsi yang adil. Lantaran kebijakan PIT cenderung akan menguntungkan pemilik modal besar ataupun korporasi perikanan.
Baca juga: Sejumlah Negara Bahas Upaya Hentikan Berbagai Ancaman terhadap Lautan
“Pemerintah menggaungkan asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pondasi utamanya adalah asas pemerataan, asas peran serta masyarakat serta asas keadilan. Namun Kebijakan PIT akan menempatkan para nelayan dalam posisi tidak berdaya,” ujar Saadiah dalam keterangan persnya, Jumat (24/3).
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Politikus Fraksi PKS itu pun secara khusus meminta agar perlindungan dan pemberdayaan kepada para nelayan terkhusus nelayan tradisional diberikan oleh pemerintah. Apalagi terdapat proporsi penerapan kuota.
“Kebijakan penangkapan ikan terukur belum memiliki dasar tentang asal muasal penetapan kuota dan tidak ada kejelasan metode dalam menghitung potensi sumber daya ikan,” ucapnya.
Baca juga: Sepak Terjang Ikhwan Arief Pulihkan Ekosistem Selat Bali
Pemberlakukan Kebijakan PIT, menurutnya, harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara ketat. Jika tidak, akan mengancam keberlanjutan nelayan tradisional.
Ia pun membeberkan adanya fakta aktifitas usaha eksploitasi skala besar dan modern dengan alat tangkap yang tidak berkelanjutan di wilayah perairan pulau-pulau kecil termasuk di Provinsi Maluku.
Baca juga: Penangkapan Ikan Secara Terukur Berbasis Kuota
“Ini contoh dimana pengawasan cukup lemah. Jika kebijakan PIT dilakukan, harus diikuti dengan sistem pengawasan yang memadai dan paripurna. Jika tidak, dampaknya akan mengancam keberlanjutan nelayan tradisional,” tegasnya.
PIT Perlu Didukung Penegakan Aturan
Legislator dapil Maluku itu juga menambahkan, dalam kebijakan PIT perlu adanya penegakan aturan untuk memastikan, zona penangkapan ikan terukur ditaati oleh pelaku usaha. Maka tegasnya, pengawasan mesti diikuti dengan penerapan reward dan punishment yang jelas dan tegas.
Baca juga: Penangkapan Ikan Bakal Diatur
“PP Nomor 11 Tahun 2023 terkait Penangkapan Ikan Terukur telah mengatur tentang sanksi administratif atas pelanggaran terhadap penetapan zona penangkapan ikan. Namun tidak cukup sampai di situ," jelasnya.
"Pemerintah mesti memberlakukan reward dan punishment bagi korporasi agar niat untuk PIT memberi nilai tambah dan daya saing hasil perikanan bagi negara dapat diwujudkan,” tutupnya. (RO/S-4)
Terkini Lainnya
Percontohan Penangkapan Ikan Terukur Diterapkan di Dua Wilayah di Zona 3
FAO Dukung KKP Lawan IUUF dengan PIT
Aruna Hadir di IDF 2023: Bahas Upaya Bisnis untuk Ekonomi Biru
Temui Jokowi, Solidaritas Nelayan Indonesia Tolak Penangkapan Ikan Terukur
2024, KKP bakal Gunakan Satelit Starlink Milik Elon Musk
Kekeringan Gagalkan Musim Panen Salmon di California
RPP Manajemen ASN Atur Cuti Melahirkan bagi Suami
Kemnaker Ajak Stakeholders Ketenagakerjaan Samakan Pemahaman Implementasi UU KIA
Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan
Pemerintah Perlu Ambil Peran untuk Ciptakan Keluarga yang Positif
Abdy Yuhana Serukan Keadilan untuk Bung Karno, yang sudah Berjasa bagi Bangsa
Atasi Tengkes di Jakarta, Dharma Jaya Gencar Salurkan Makanan Sehat Ke Warga
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap