visitaaponce.com

DUNIA mengapresiasi pengadopsian resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menuntut gencatan senjata di Gaza. Banyak pejabat di seluruh dunia menyambut baik resolusi tersebut.

Meskipun Amerika Serikat (AS) abstain dalam pemungutan suara pada Senin (25/3), 14 anggota dewan lainnya mendukung resolusi tersebut. AS menilai resolusi itu tidak sempurna, karena tidak disetujui oleh keseluruhan anggota DK PBB.

Resolusi yang diajukan 10 anggota DK PBB itu menyerukan gencatan senjata segera selama bulan suci Ramadan, menyerukan gencatan senjata yang langgeng, pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza, dan penghormatan terhadap hukum internasional dari masing-masing pihak terkait penahanan.

Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah

Kementerian luar negeri Palestina dalam sebuah pernyataan menjelaskan mengadopsi resolusi tersebut adalah sebuah langkah ke arah yang benar untuk mengakhiri invasi Israel, memungkinkan masuknya bantuan, dan memulai pemulangan para pengungsi.

Kementerian itu juga meminta negara-negara anggota DK PBB untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk segera menerapkan resolusi tersebut. Termasuk menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata permanen setelah bulan Ramadhan, bersama dengan mengamankan masuknya bantuan, berupaya membebaskan tahanan, dan mencegah pengungsian paksa.

Anggota Komite Sentral Fatah Palestina, Sabri Saidam mengatakan resolusi tersebut merupakan langkah ke arah yang benar menuju berakhirnya pembantaian yang sedang berlangsung di Palestina. 

Baca juga : DK PBB Gagal Hentikan Genosida di Gaza

"Konsensus yang kita saksikan hari ini harus membuka jalan bagi pengakuan penuh atas hak-hak rakyat Palestina dan kemerdekaan Negara Palestina yang banyak tertunda,” kata Saidam.

Pejabat Hamas, Basem Naim, mengatakan mereka berkomitmen terhadap ketentuan resolusi tersebut dan mengatakan Israel harus bertanggung jawab dalam menaatinya. “Adalah peran komunitas internasional untuk mewajibkan Israel dan mengakhiri standar ganda ini,” ujar Naim.

Pertanyaannya sekarang, kata dia, seberapa kuat komunitas internasional memastikan Israel menerapkan resolusi ini. Dia ini juga menekankan perlunya mencapai gencatan senjata permanen yang mengarah pada penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan menegaskan kesiapannya untuk segera terlibat dalam proses pertukaran yang mengarah pada pembebasan tahanan di kedua belah pihak.

Baca juga : Ini Respon Negara-Negara akan Resolusi Gencatan Senjata PBB

AS Abstain 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan resolusi tersebut harus dilaksanakan, dan menambahkan kegagalan untuk melakukan hal tersebut tidak dapat dimaafkan. 

Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun menjelaskan AS yang berulang kali melakukan veto terhadap setiap rancangan resolusi akhirnya memilih abstain.

Ia menilai tindakan AS terbaru ini merupakan pertanda dunia secara bulat mengutuk Israel. 

Baca juga : Israel Marah AS Abstain dalam Pemungutan Suara Gencatan Senjata DK PBB

“Bagi mereka yang sudah meninggal, resolusi DK PBB saat ini sudah terlambat. Namun bagi jutaan orang di Gaza yang masih terperosok dalam bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, resolusi ini, jika diterapkan secara penuh dan efektif, masih dapat memberikan harapan yang telah lama dinantikan," papar Zhang.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Alekseyevich Nebenzya mengatakan Moskow berharap resolusi tersebut akan digunakan untuk kepentingan perdamaian dan menghentikan operasi tidak manusiawi Israel terhadap Palestina.

"Kami percaya pada dasarnya penting untuk memberikan suara yang mendukung perdamaian. Dewan harus terus berupaya mencapai gencatan senjata permanen,” katanya.

Baca juga : Akhirnya Dewan Keamanan PBB Tuntut Gencatan Senjata di Gaza

Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riviere mengatakan pengesahan resolusi tersebut menunjukkan DK PBB masih dapat bertindak ketika semua anggotanya melakukan upaya yang diperlukan untuk melaksanakan mandat mereka.

“Diamnya DK PBB terhadap Gaza semakin memekakkan telinga. Sekarang adalah saat yang tepat bagi dewan untuk akhirnya berkontribusi dalam menemukan solusi,” katanya.

Ia juga mengatakan upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan gencatan senjata permanen dan menghidupkan kembali proses politik guna mewujudkan solusi dua negara. Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward juga mengatakan London menyesalkan resolusi tersebut tidak mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober.

Baca juga : Koalisi Negara Arab Desak DK PBB Ambil Tindakan untuk Selamatkan Gaza

Woodward juga mengatakan resolusi tersebut mengirimkan pesan yang jelas” tentang perlunya penegakan hukum kemanusiaan internasional. “Kami menyerukan agar resolusi ini segera dilaksanakan. Presiden, kita perlu fokus pada bagaimana kita memetakan jalan dari jeda kemanusiaan menuju perdamaian abadi dan berkelanjutan tanpa kembali berperang,” katanya.

“Artinya pembentukan pemerintahan baru Palestina untuk Tepi Barat dan Gaza disertai dengan paket dukungan internasional,” ujarnya.

Sementara itu Perwakilan Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan DK PBB akhirnya memikul tanggung jawabnya sebagai organ utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. 

Baca juga : Israel Kosongkan Paksa Gaza Ketika Dunia Serukan Gencatan Senjata

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota dewan atas fleksibilitas dan cara konstruktif mereka yang memungkinkan kita hari ini mengadopsi resolusi yang telah lama ditunggu-tunggu ini, (sebuah) resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza untuk mengakhiri konflik. pembantaian yang sayangnya masih berlangsung selama lima bulan,” katanya.

Komisi Eropa

Presiden Komisi Eropa menyambut baik disahkannya resolusi tersebut. "Implementasi resolusi ini sangat penting untuk melindungi seluruh warga sipil,” katanya di X.

Direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau mengatakan Israel perlu segera menanggapi resolusi tersebut dengan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, mengakhiri kelaparan penduduk Gaza, dan menghentikan serangan yang melanggar hukum.

Baca juga : Hari Ini, Dunia Menunggu Lolosnya Resolusi PBB untuk Gaza

“Kelompok bersenjata Palestina harus segera membebaskan seluruh warga sipil yang disandera. AS dan negara-negara lain harus menggunakan pengaruh mereka untuk mengakhiri kekejaman dengan menangguhkan pengiriman senjata ke Israel,” katanya.

Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor menyambut baik resolusi tersebut. Dia menekankan bahwa keputusan ada di tangan DK PBB untuk memastikan resolusi itu dapat benar-benar berguna bagi warga Gaza.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memuji resolusi tersebut, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut sejalan dengan apa yang telah dikatakan Spanyol sejak awal konflik. 

Baca juga : Indonesia Harap AS Tak Lagi Veto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

"Terwujudnya dua negara, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai dan aman adalah satu-satunya solusi yang realistis dan layak untuk kawasan ini,” tulisnya di X.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte juga menyambut baik resolusi tersebut. Dia menambahkan yang diperlukan sekarang adalah menghentikan kekerasan, membebaskan para sandera, segera mengirimkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menemukan solusi jangka panjang.

Turki menyebut resolusi dan prospek kembalinya akses kemanusiaan ke Gaza sebagai langkah positif. 

Baca juga : Dukungan Uni Eropa untuk Gencatan Senjata di Gaza Menguat 

“Kami berharap Israel akan mematuhi persyaratan resolusi ini tanpa penundaan,” tulis Juru Bicara Urusan Luar Negeri Turki Oncu Keceli di X.

Kemudian Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menilai resolusi tersebut sudah lama tertunda. Resolusi ini harus dibarengi dengan perubahan tekanan politik, termasuk embargo senjata yang segera dan komprehensif.

Kekecewaan

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan resolusi tersebut gagal menuntut gencatan senjata tanpa mengkondisikan pembebasan tawanan di Gaza. Dia mengatakan bahwa resolusi tersebut merusak upaya untuk menjamin pembebasan mereka.

Baca juga : Israel Dikucilkan dalam Diplomasi Global

“Ini merugikan upaya-upaya ini karena memberikan harapan kepada teroris Hamas untuk mendapatkan gencatan senjata tanpa membebaskan para sandera. Semua anggota dewan seharusnya memberikan suara menentang resolusi yang tidak tahu malu ini,” katanya.

Usai AS membiarkan resolusi itu lolos, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan rencana kunjungan delegasi Israel ke Washington, yang diminta AS. Agendanya untuk membahas kekhawatiran atas usulan invasi Israel ke Rafah, sebuah kota di Gaza selatan yang padat.

Sikap abstain AS adalah kemunduran yang jelas dari posisi konsisten AS dan akan merugikan upaya perang Israel dan upaya untuk membebaskan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, kata kantor perdana menteri.

Baca juga : Dukungan Gencatan Senjata di Gaza Meluap di Majelis Umum PBB

Pemimpin sayap kanan Israel, Geert Wilders, yang meraih kemenangan dalam pemilu baru-baru ini, menyuarakan dukungannya kepada negaranya. “PBB, AS, dan Eropa tidak memahami bahwa Anda sedang berperang dalam perang eksistensial. Melawan kekuatan gelap kebencian dan kehancuran yang disebut Hamas,” katanya di X.

Sementara Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan abstainnya Washington dari pemungutan suara tersebut tidak mewakili perubahan dalam kebijakan DK PBB. 

"Teks final tidak menggunakan bahasa yang kami anggap penting, seperti kecaman terhadap Hamas, kami tidak dapat mendukungnya," ujar Juru bicara Gedung Putih John Kirby.

Ia juga mengatakan bahwa para pejabat AS sangat kecewa dengan keputusan Netanyahu. Setelah AS mengabaikan resolusi itu diadopsi, Netanyahu tidak mengirim penasihatnya untuk melakukan pembicaraan di Gedung Putih mengenai operasi Rafah. (Aljazeera/Z-3)