Pengamat Ingatkan Perangkat Desa Harus Netral
![Pengamat Ingatkan Perangkat Desa Harus Netral](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/40deb06e207019509e882412b2c4080e.jpg)
PENGAJAR Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan pemerintah mulai dari pusat hingga perangkat desa harus netral. Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan menjaga netralitas dalam pemilihan umum (pemilu).
Hal itu disampaikan Emrus merespons adanya pertemuan silaturahmi para kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Acara itu diberitakan juga dihadiri oleh calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka. Koordinator acara Desa Bersatu adalah Muhammad Asri Anas. Anas merupakan bagian dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang suaranya sempat terpecah dalam menyikapi dukungan tiga periode masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Baliho Kaesang Menjamur, PSI: Terima Kasih Perhatiannya
“Kepala desa adalah pimpinan masyarakat dalam struktur pemerintahan yang ada di desa, kepala desa harus netral sebagaimana presiden. Netralitas pemerintah mulai dari pusat hingga desa,” ujar Emrus ketika dihubungi, Minggu (19/11).
Emrus mengatakan apabila acara itu bersifat undangan, sebaiknya undangan itu dilakukan terhadap seluruh kepala desa. Bukan kelompok-kelompok. Selain itu, sambungnya, acara tersebut harus terbuka sehingga tidak ada asumsi bahwa pertemuan itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu.
Baca juga: Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin
“Jangan sampai ada pertemuan tertutup, jangan sampai ada pertemuan setengah kamar. Ada pertemuan tertutup secara berkelompok. Jika ada pertemuan tertutup, kelompok-kelompok ini sangat tidak tepat di tengah kita ingin membangun pemilu yang akan datang, demokratis, terbuka, dan kredibel,” papar Emrus.
Lebih lanjut, Emrus mengatakan apabila salah satu pasangan calon dianggap dapat menyuarakan kepentingan para kepala desa, seharusnya gagasan atau ide yang ditawarkan juga disampaikan pada masyarakat luas. Emrus menegaskan bahwa keterbukaan harus dilakukan untuk menjamin netralitas perangkat pemerintah.
“Menurut saya di masa era informasi dan sosial media, komunikasi sekarang dengan sosial media sudah sangat masif, seharusnya kalau ada gagasan ide yang mereka tawarkan, tawarkan melalui sosial media lalu dibuat pakta integritas,” tukasnya. (Ind/Z-7)
Terkini Lainnya
Bus Rombongan Perangkat Desa Terguling di Tol Tangerang-Merak
Bedah Visi Misi Cawapres Soal Topik Agraria dan Desa
Peserta Pemilu Diharap Perkuat 4 Pilar Pemberdayaan Desa
Keberpihakan Perangkat Desa Langgar UU Pemilu
Bawaslu Didesak Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Pengerahan Aparat Desa
Peningkatan Kinerja Perangkat Desa Jadi Kunci Menggali Potensi Desa
Bawaslu Surati Mendagri soal Kepala Daerah Berpihak Jelang Pilkada 2024
ASN tak Netral saat Pilkada Dapat Diturunkan Pangkatnya
Sanksi ASN Pelanggar Netralitas saat Pilkada Harus Lebih Progresif
Bawaslu Perlu Atur Spesifik Netralitas ASN saat Pilkada 2024
Pj Gubernur Jawa Barat Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024
Penjabat Kepala Daerah Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap