visitaaponce.com

WAKIL Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) keteteran dalam menjalankan tugas pengawasan penyelenggara pemilu. 

“Pemilu kali ini diwarnai marak laporan ketidaknetralan aparatur negara yang memihak salah satu paslon. Peran Bawaslu dan Gakkum diharapkan menjadi signifikan. Tetapi terlihat Bawaslu keteteran, apalagi di tingkat daerah,” kata Bonar atau yang akrab disapa Coki, Rabu (24/01).

Besar harapan pegiat demokrasi, masyarakat, bahwa Bawaslu bisa bersikap profesional, bergerak cepat menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Namun semakin mendekati hari pemilihan, malah semakin menjadi.

Baca juga: 

Bawaslu Terus Telusuri Penurunan Videotron Anies

“Memang banyak yang mengharap Bawaslu berani bersikap dan menegakkan aturan, bahkan lebih sehingga ada yang menyebutkan mengambil 'jalan ninja'. Tapi terus terang pesimis, apalagi mengingat pemilu tinggal beberapa minggu,” ucap Coki. 

Harapan juga disematkan pada pemimpin tertinggi negara, Presiden Jokowi yang kerap kali bicara tentang netralitas, namun nyatanya memihak. “Ya itu istilahnya hanya "manis dibibir", berkata tentang etika dan menjaga aturan. Kembali kepada diri sendiri apakah sudah konsisten,” sebut Coki. 

Baca juga: Survei : Publik Nilai Penyelenggara Pemilu hingga Presiden Punya Potensi Lakukan Kecurangan

Kini, para pegiat demokrasi hanya bisa berharap bahwa masyarakat sudah realistis dalam memilih wakil dan calon pemimpin. “Kita hanya berharap kesadaran masyarakat akan pilihan yang diambil. Rasionalitas publik tentang masa depan demokrasi kita harapkan. Karena pemilu kali ini menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia yang prosesnya sedang mengalami kemunduran,” tandas Coki. 

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengusut dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara dalam pemilu 2024.

“Kami mendesak Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah menindaklanjuti segala jenis kecurangan pemilu, baik yang sudah dilaporkan oleh publik maupun yang informasi awalnya telah bermunculan di ruang publik,” kata Perwakilan koalisi dari Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat

Untuk itu, pihaknya menilai berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa netralitas negara berada pada zona merah dan rawan. “Pengawas pemilu juga perlu lebih bersikap proaktif memantau pemilu, tidak hanya menerima aduan atau laporan publik,” tegas Ibnu.

Potensi Penyalahgunaan

Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menilai penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu harus dilakukan.

"Penegakan aturan pemilu menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan bermartabat," terangnya.

Oleh sebab itu, lembaga penegak aturan pemilu harus kuat secara wewenang dan kekuasaan. Bawaslu tidak boleh melempem. "Karenanya, lembaga yang punya otoritas kepemiluan harus konsisten menjalankan aturan. Bawaslu harus punya taji, untuk memutuskan tindakan tindakan yang melanggar," tambahnya.

Baca juga: 

KISP Pertanyakan Sikap Kenegarawan Presiden Jokowi

Bawaslu juga harusnya tidak balik arah ketika harus berhadapan dengan instansi yang memanfaatkan fasilitas negara dan melanggar prinsip netralitas. "Salah satu yang diawasi adalah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kepentingan politik," tegasnya.

Sebelumnya, Koalisi untuk Pemilu Bersih mendatangi Bawaslu untuk melaporkan akun resmi @Kemhan_RI akibat unggahan #prabowogibran2024. Hal itu dinilai melanggar prinsip netralitas dan aturan kampanye pemilu

Suko menerangkan peran Bawaslu demikian vital, sehingga Bawaslu dituntut bisa berlaku sebagaimana tugas dan fungsinya. "Bawaslu harus tegas dan adil dalam bertugas," pungkasnya. (Z-7)