Hadi Tjahjanto PTSL Kuatkan Ekonomi Rakyat Sumatra Utara
KEMENTERIAN ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui sertifikasi aset, dengan nilai yang terselamatkan mencapai kurang lebih Rp643,9 triliun dalam setahun terakhr.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Serahkan 1.055 Sertifikat Aset Pemerintah di Kalsel
Hal itu disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sumatra Utara dalam rangka penyerahan sertifikat aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota , kamis (20/7)
Hadi menerangkan, di Provinsi Sumatera Utara sendiri, pertambahan nilai ekonomi selama periode 2022 mencapai Rp36,32 triliun, kemudian yang diperoleh dari hak tanggungan sebanyak Rp35 triliun, PNBP Rp105,5 miliar, BPHTB Rp884,7 miliar, dan PPH Rp323,7 miliar.
Baca juga: Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Menteri ATR/BPN Melebihi 60 Persen
“Program PTSL di Sumatera Utara berjalan dengan baik. Saya memohon dukungan Pemda Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga sinergitas yang sudah baik ini untuk kelangsungan pengadministrasian pertanahan,” ujar mantan Panglima TNI tersebut.
Hadi menambahkan, ssaat ini terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Sumatera Utara.
“Dengan keringanan yang sudah diberikan BPHTB tersebut, saya berharap perekonomian regional di Sumatera Utara dapat bertumbuh dengan baik,” uajr Hadi,
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menaruh perhatian pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diinventarisasi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Sumatera Utara.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kakanwil dan Kakantah supaya dapat segera memberikan kepastian hukum pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diberikan kepastian hukum,” sambungnya.
Melalui penyerahan sertifikat aset pemerintah tersebut, Hadi Tjahjanto berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajaran Forkopimda dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian seperti PTSL dan Reforma Agraria dapat berjalan lancar.
“Tujuan kita sama, yakni memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak atas perekonomian,” pungkasnya. (Ant/H-3)
Terkini Lainnya
Banyak Lahan di Depok Berstatus Girik dan Rawan Sengketa
Kabupaten Bekasi Terus Gencarkan Sosialisasi Sertifikat Elektronik
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Geram Masih Ada Pungli Sertifikat SHM
Ini yang Harus Disiapkan Bank Terkait Sertipikat Tanah Elektronik dalam Dunia Kredit
Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten Resmi Gunakan Sertifikat Elektronik
Kantor Pertanahan Tangsel Segera Launching Sertifikat Elektronik Atasi Mafia Tanah
Ada Aturan Penambahan Usia Bagi TNI-Polri, Gerindra: Mereka Aset Negara
Selamatkan Aset Negara, PN Sei Rampah Kembalikan 121 Hektare Lahan PTPN IV
Jaringan Curanmor TNI, ISESS: Pengawasan Fasilitas Militer Dipertanyakan
Aset Mesin PT APF Texmaco di Karawang, Jabar, Diduga Dijual
Kemenag Kawal Penilaian Lahan UIII Depok yang Dikuasai Warga
Pemulihan Aset Megakorupsi Jiwasraya Baru Rp 3,11 Triliun
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap