visitaaponce.com

BANK Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV-2023 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat USD 407,1 miliar, atau tumbuh 2,7% (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02% (yoy).

"Peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. Selain itu, peningkatan posisi ULN pada triwulan IV-2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk Rupiah," kata Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono, Kamis (15/2).

ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV-2023 sebesar USD196,6 miliar atau tumbuh 5,4% (yoy), meningkat dari pertumbuhan 3,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Baca juga : Cadangan Devisa Akhir Januari Turun Jadi US$145,1 Miliar

Perkembangan ULN pemerintah terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

"Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Erwin.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Baca juga : Ini Skenario Dampak Pemilu 2 Putaran Terhadap IHSG dan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2024

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,6%), Konstruksi (14,1%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah," kata Erwin.

Baca juga : Utang Pinjaman Pemerintah Naik 388%

ULN Swasta Terkontraksi

ULN swasta tetap terkendali serta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar USD 197 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan III-2023 sebesar 3,5% (yoy).

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4% (yoy) dan 1,8% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7% dari total ULN swasta.

Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Turun pada Oktober 2023

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta," kata Erwin.

Bank Indonesia memandang struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6% dari total ULN.

Baca juga : Bank Indonesia tengah Persiapkan Fitur Baru untuk QRIS dan BI Fast

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata Erwin. (Z-10)

Baca juga : Gubernur BI: Perekonomian Nasional Bisa Tumbuh 6,1 Persen di 2028